Sukses

Pemerintah Diminta Rayu RS Swasta Jadi Mitra BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta untuk mendorong Rumah Sakit (RS) swasta yang belum bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk segera bergabung. Hal itu untuk meningkatkan utilitas dan ketersediaan kamar rawat inap pasien.

Staff Jaminan Sosial Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), Timboel Siregar mengungkapkan saat ini masih ada sekitar 400-an RS yang belum bermitra dengan BPJS Kesehatan.

"Di Republik ini ada 2.813 rumah sakit, yang sudah bekerja sama dengan BPJS itu baru 2.423," kata dia, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/10).

Dia menjelaskan, dalam peraturan presiden (perpes) no 82 disebutkan bahwa RS Swasta memang tidak diwajibkan untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan, sementara RS milik pemerintah bersifat wajib.

Namun jika RS Swasta menjadi mitra tentu akan meningkatkan ketersediaan kamar yang selama ini selalu menjadi masalah para peserta BPJS Kesehatan saat berobat.

"RS yang ada di republik ini semuanya ikut menjadi mitra kan artinya supplainya naik, ketesediaan kamar tidur besar (banyak) dan sebagainya," ujarnya.

 

2 dari 4 halaman

Kendala

Namun, lanjutnya, RS Swasta yang saat ini belum bergabung terkendala oleh beberapa hal. Ada RS yang memang tidak berminat, ada pula yang berminat namun tidak memenuhi syarat.

"RSswasta itu gak mau karena harga Indonesian Case Base Groups (INA-CBG's) itu belum masuk ke harga keekonomian mereka. Seperti RS Pondok Indah, dia gak mau menjadi mitra," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah harus memberikan insentif terhadap RS Swasta agar mau bergabung sebagai mitra BPJS Kesehatan. "Menurut saya kan di uu 44 tahun 2009 tentang RS kan ada tuh tentang insentif kepada RS swasta, nah ini harus diberikan supaya RS itu mau gitu," lanjutnya.

 

3 dari 4 halaman

Permudah Persyaratan

Sementara itu, RS Swasta type C dan Type D yang kebanyakan tidak memenuhi syarat harus dipermudah agar dapat bergabung menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Akreditasi tersebut menyangkut berbagai sektor termasuk tata cala mengelola limbah Rumah Sakit.

"RS ini belum lulus. Ini juga harus dilakukan pemerintah dengan supervisi jadi permudah dia mengakses akreditasi. Supervisi supaya dia bisa memenuhi kewajiban misalnya limbah atau ruang perawatan," tutupnya.

 

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: