Survei Puspoll: 6 Program Pemerintah yang Dianggap Penting Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Polling Indonesia (Puspoll) merilis Hasil Survei Nasional terkait program-program pemerintah yang dinilai penting oleh masyarakat. Hasilnya, perluasan akses serta penurunan biaya BPJS Kesehatan menempati peringkat tertinggi.

"Program yang dinilai paling penting oleh masyarakat meliputi perluasan akses BPJS Kesehatan 93,6 persen, penurunan biaya BPJS Kesehatan 93,3 persen," ujar Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga menginginkan adanya peningkagtan kualitas fasilitas kesehatan (92,9 persen), pembukaan lapangan pekerjaan (92,5 persen), BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal (91,8 persen), dan pemberantasan judi online (91,7 persen).

Sementara itu, Chamad menuturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang mengalami perubahan persepsi paling besar. Dukungan terhadap MBG turun dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026, atau berkurang 30 poin.

"Selain itu, 64,4 persen responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa program tersebut sepenuhnya bebas dari praktik korupsi," ucap dia.

Dalam daftar 14 program yang diuji berdasarkan tingkat urgensinya, MBG berada pada posisi terendah dengan tingkat kepentingan sebesar 60,7 persen. Sedangkan, program Koperasi Desa Merah Putih berada sedikit di atasnya dengan 63,5 persen.

Chamad menegaskan bahwa data tersebut tidak berarti masyarakat menolak tujuan pemberian makanan bergizi kepada anak. Persoalan utama berada pada tata kelola, transparansi, keamanan makanan, ketepatan sasaran, dan distribusi manfaat ekonomi.

"Kritik terhadap MBG seharusnya dimaknai sebagai upaya menyelamatkan program, bukan menghentikannya. Pemerintah perlu melakukan audit terbuka terhadap rantai pengadaan, pengelolaan SPPG, standar kualitas makanan, biaya per penerima, kepemilikan pengelola, ketepatan sasaran, dan mekanisme pengaduan," kata Chamad.

Menurut dia, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur atau jumlah penerima. Namun, harus dinilai dari perbaikan status gizi, kesehatan anak, kemampuan belajar, pengurangan beban keluarga, serta manfaat ekonomi yang diterima petani, UMKM, dan pekerja lokal.

"Setiap angka merupakan peringatan dini sekaligus peluang perbaikan. Pemerintah masih memiliki modal kepercayaan, waktu, dan kapasitas birokrasi untuk membalikkan tren sebelum 2029. Respons harus dimulai sekarang melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Chamad.

Survei ini dilakukan dalam periode 18-26 Mei 2026, dengan jumlah sampel sebanyak 2.400 responden, margin of error +/- 2% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistagerandom sampling), dengan memperhatikan urban/ rural dan proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).

Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara, yang dipilih secara random sebesar 20% daritotal sampel. Dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan berarti.