BPIP Buka Arsip Sidang BPUPK, Terungkap Dinamika Perdebatan Dasar Negara

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengungkap dinamika perumusan dasar negara melalui arsip autentik dalam Naskah Sumber Arsip (NSA) Dasar Negara II: Masa Reses dan Masa Sidang Kedua BPUPK 10 s.d. 17 Juli 1945.

Naskah tersebut merekam proses perdebatan dan kompromi para pendiri bangsa dalam membahas sejumlah persoalan mendasar menjelang kemerdekaan Indonesia.

Pembahasan mencakup wilayah negara, bentuk dan sistem pemerintahan, rancangan Undang-Undang Dasar, hingga pendidikan nasional.

BPIP menggelar Ekspose NSA Dasar Negara II dalam bentuk diskusi publik di Jakarta, Senin (10/8/2026), untuk memperkenalkan hasil penyusunan naskah tersebut kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, jajaran BPIP, serta sekitar 200 peserta dari lembaga negara, kementerian/lembaga, akademisi, mahasiswa, guru, komunitas literasi sejarah, dan media.

NSA Dasar Negara II disusun BPIP bersama ANRI dan sejarawan Prof. Hariyono, Prof. Dr. Asvi Warman Adam, serta Dr. Bondan Kanumuyoso.

Naskah tersebut menggunakan arsip autentik yang dikelola ANRI, di antaranya Arsip M. Yamin Koleksi Khusus dan Arsip A.G. Pringgodigdo.

Naskah ini merupakan kelanjutan Volume I yang membahas Sidang Pertama BPUPK. NSA Dasar Negara II secara khusus merekam masa reses dan Sidang Kedua BPUPK pada 10-17 Juli 1945.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan NSA Dasar Negara II penting untuk memahami proses lahirnya Pancasila dan fondasi ketatanegaraan Indonesia secara lebih utuh.

“NSA Dasar Negara II menjadi bagian penting untuk memahami proses lahirnya Pancasila dan fondasi ketatanegaraan Indonesia secara utuh. Dokumentasi berbasis arsip autentik tersebut diharapkan memperkuat tradisi sejarah berbasis bukti (evidence-based history), sekaligus menjadi rujukan akademik dan sumber pembelajaran Pendidikan Pancasila,” kata Yudian.

Menurut Yudian, keberadaan arsip autentik dapat memperkuat pemahaman sejarah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi tersebut juga diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi maupun masyarakat dalam mempelajari sejarah perumusan dasar negara.

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menilai arsip autentik memiliki peran penting dalam menjaga ingatan kolektif bangsa. Menurut dia, sejarah perlu didasarkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata dibentuk oleh perubahan persepsi politik.

Dinamika Sidang BPUPK, kata Megawati, menunjukkan para pendiri bangsa memiliki latar belakang dan pandangan yang beragam. Namun, perbedaan tersebut tetap dihadapi melalui perdebatan dan pencarian titik temu dengan mengedepankan kepentingan Indonesia yang merdeka dan bersatu.

Megawati juga mendorong agar NSA Dasar Negara tidak berhenti sebagai dokumentasi sejarah. Menurut dia, naskah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, rujukan penelitian, hingga pijakan dalam penyusunan kebijakan publik.

Pancasila, lanjut Megawati, perlu dipahami sebagai living ideology yang lahir melalui pergulatan pemikiran dan dialektika sejarah para pendiri bangsa.

Sejumlah pembahasan penting yang terdokumentasi dalam NSA Dasar Negara II antara lain perdebatan mengenai wilayah negara, dinamika perumusan Pembukaan UUD, bentuk negara dan sistem pemerintahan, serta gagasan pendidikan nasional.

Deputi BPIP Bidang Pengkajian dan Materi Surahno mengatakan ekspose tersebut penting untuk memperkuat pengetahuan publik mengenai sejarah perumusan Pancasila dan UUD 1945.

“Dengan memahami secara mendalam substansi naskah ini, para peserta diharapkan dapat turut serta dalam upaya menjaga keautentikan sejarah dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan,” ungkap Surahno.

NSA Dasar Negara II merupakan bagian dari seri tiga volume yang disusun BPIP bersama ANRI. Volume III yang membahas sidang PPKI pada 18-22 Agustus 1945 disiapkan sebagai kelanjutan seri tersebut.

Rangkaian naskah tersebut diharapkan memperkaya rujukan sejarah sekaligus memberikan gambaran lebih utuh mengenai proses pembentukan dasar negara dan konstitusi Indonesia.