Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen, Kenapa Banyak Sarjana Masih Menganggur?

Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% dinilai belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas lapangan kerja. Di tengah pertumbuhan tersebut, pekerjaan yang tercipta justru lebih banyak berada di sektor informal, sementara jumlah sarjana yang menganggur dan bekerja di bawah kapasitas pendidikannya masih tinggi.

Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural dalam ketenagakerjaan Indonesia. Menurut dia, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang tercipta.

"Ini menunjukan pertumbuhan ekonomi kita belum disertai dengan pertumbuhan kualitas lapangan kerja," ujar Pulung di Jakarta Selasa 11 Agustus 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan Pulung, sepanjang Februari 2026 terdapat sekitar 1,16 juta pekerjaan di sektor informal, sedangkan pekerjaan di sektor formal hanya sekitar 740 ribu.

Pada saat yang sama, jumlah sarjana menganggur disebut mencapai sekitar satu juta orang. Pulung juga menyebut sekitar tujuh juta sarjana saat ini bekerja di bawah kapasitas pendidikan yang dimilikinya.

Menurut dia, kondisi tersebut semakin berat karena pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal mendorong sebagian pekerja beralih ke sektor informal. Ketatnya persaingan di pasar tenaga kerja membuat pekerja yang kehilangan pekerjaan formal harus mencari sumber penghasilan alternatif.

"Penurunan kualitas lapangan kerja ini menjadi cermin retak problem ketenagakerjaan kita. Bahkan menjadi ironi angka pertumbuhan ekonomi," ujar Pulung.

Bukan Sekadar Masalah Pengangguran

Pulung menilai persoalan ketenagakerjaan Indonesia tidak semata-mata menyangkut berapa banyak orang yang bekerja atau menganggur.

Menurut dia, persoalan yang lebih mendasar adalah struktur dan kualitas pekerjaan yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi seharusnya mampu menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja, terutama bagi kelompok usia muda dan lulusan pendidikan tinggi.

"Akibatnya masyarakat gak percaya lagi pada institusi pendidikan, karena sudah sekolah tinggi-tinggi tapi susah dapat pekerjaan," katanya.

Pulung mengingatkan, jika kondisi tersebut terus berlangsung, kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial dapat tergerus.

Masalahnya, kata dia, bukan karena Indonesia kekurangan orang terdidik. Persoalannya adalah pertumbuhan ekonomi belum cukup banyak menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

Karena itu, pemerintah diminta mulai melihat ketenagakerjaan sebagai bagian dari kualitas pertumbuhan ekonomi. Investasi dan pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan pekerjaan yang nyata.

"Investasi jangan hanya dilihat dari berapa besar modal yang masuk. Yang juga harus dilihat adalah berapa banyak lapangan pekerjaan yang tercipta," ujarnya.

Pulung mendorong pemerintah mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

Menurut dia, penciptaan lapangan kerja membutuhkan ekosistem usaha yang mendukung, mulai dari penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, kemudahan berusaha hingga jaminan keamanan investasi.

Sektor swasta, lanjut dia, harus menjadi salah satu motor utama penciptaan lapangan kerja. Pemerintah tidak mungkin menjadi pemberi kerja bagi seluruh angkatan kerja Indonesia.

"Sehebat-hebatnya pemerintah berinvestasi gak mungkin bisa menyerap seluruh tenaga kerja," katanya.

Karena itu, peran pemerintah lebih penting dalam menciptakan ekosistem yang memungkinkan dunia usaha tumbuh, berinvestasi, dan melakukan ekspansi.

Dengan kondisi tersebut, keberhasilan investasi menurut Pulung tidak cukup dilihat dari nilai modal yang masuk ke Indonesia. Dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja juga harus menjadi salah satu indikator.

Pendidikan dan Industri Perlu Terhubung

Persoalan lain yang disoroti Pulung adalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia industri.

Dia mendorong pemerintah kembali memperkuat konsep link and match agar lulusan pendidikan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kita harus kembali lagi mengkaji konsep link and match dalam mengintegrasikan output pendidikan dan kebutuhan industri," katanya.

Menurut Pulung, ketidaksesuaian tersebut menciptakan paradoks di pasar kerja. Di satu sisi perusahaan mengaku kesulitan memperoleh tenaga terampil, tetapi di sisi lain banyak sarjana justru kesulitan mendapatkan pekerjaan.

"Perusahaan mengaku kesulitan mendapatkan tenaga terampil, sementara sarjana justru kesulitan mendapatkan pekerjaan."

Karena itu, dunia pendidikan dan dunia usaha dinilai perlu memiliki hubungan yang lebih erat dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Pendidikan tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan keterampilan mereka relevan dengan perkembangan industri.

Dorong Pemberdayaan, Bukan Sekadar Bantuan

Pulung juga meminta kebijakan ekonomi tidak terlalu bertumpu pada program yang bersifat karitatif.

Menurut dia, bantuan sosial tetap diperlukan sebagai perlindungan bagi masyarakat rentan. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan pembangunan harus lebih diarahkan pada pemberdayaan dan penciptaan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

"Program prioritas pemerintah harus fokus untuk memberdayakan masyarakat agar proses distribusi kesejahteraan lebih merata. Memastikan semua penduduk mendapatkan pekerjaan yang layak adalah kewajiban konstitusi," ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak berhenti pada angka statistik, tetapi dirasakan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

Pada akhirnya, Pulung menilai keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari turunnya angka pengangguran.

Ukuran yang lebih penting adalah jenis pekerjaan yang tercipta, kelompok masyarakat yang mampu mengakses pekerjaan tersebut, serta apakah pekerjaan itu memberikan penghidupan yang layak.

Dengan kata lain, tantangan Indonesia bukan hanya menciptakan lebih banyak pekerjaan, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas.