Panglima TNI Jawab Protes OPM soal Operasi Super Tucano di Nduga

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi protes pimpinan OPM (Organisasi Papua Merdeka) terhadap penggunaan pesawat Super Tucano dalam operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

"OPM ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita," kata Agus, Minggu (27/9/2026).

Dia menegaskan penanganan kelompok separatis di Papua dilakukan melalui pendekatan keamanan dan teritorial. Menurut dia, kedua pendekatan tersebut perlu berjalan beriringan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, Agus menekankan penyelesaian persoalan di Papua tidak bisa hanya mengandalkan TNI. Menurut dia, diperlukan kolaborasi berbagai pihak agar penanganan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan.

"Jadi memang saya sudah bilang dari awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan," ujar dia.

Agus mengatakan TNI juga menjalankan operasi teritorial secara masif untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Papua. Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Di antaranya pembangunan gereja, penyediaan sumur bor untuk kebutuhan air bersih, perbaikan sekolah, serta pelayanan kesehatan. TNI juga menugaskan prajurit untuk mengajar di sejumlah daerah terpencil.

"Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan," kata Agus, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, pimpinan OPM Kodap III Ndugama-Derakma Egianus Kogoya bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya memprotes penggunaan pesawat Super Tucano oleh TNI dalam operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Keduanya menyatakan keberatan terhadap penggunaan persenjataan berat dalam operasi tersebut.

TPNPB-OPM mengklaim serangan bom dan tembakan dari pesawat tersebut menyebabkan enam anggotanya terluka. Menurut kelompok tersebut, serangan itu menyasar titik koordinat yang mereka klaim sebagai markasnya di wilayah Nduga dalam beberapa waktu terakhir.

OPM kemudian mendesak TNI menghentikan penggunaan pesawat tempur, helikopter, dan drone karena menilai penggunaan alat tersebut berpotensi berdampak terhadap permukiman warga sipil di sekitar wilayah konflik.