MBG Tetap Jalan, Komisi XI Minta Tata Kelola Diperketat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendukung pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin transparan dan akuntabel.

Misbakhun mengatakan pemerintah tidak akan menghentikan program tersebut meski pembenahan tata kelola sedang dilakukan. Menurutnya, MBG merupakan salah satu program yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah memutuskan ada perbaikan, tetapi tidak akan menutup Program MBG karena ini adalah janji kampanye Bapak Presiden Prabowo," kata Misbakhun, Senin, 10 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun saat berdialog dengan mitra SPPG se-Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Dia menjelaskan pembenahan tata kelola diperlukan karena pelaksanaan MBG menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, seluruh prosesnya harus memiliki standar dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini kebijakan publik yang menggunakan uang negara, menggunakan APBN, sehingga tata kelolanya harus diatur, harus transparan, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan standar serta prosedur yang jelas," katanya.

Misbakhun meminta seluruh mitra SPPG mengikuti proses standardisasi dan pembenahan yang dilakukan pemerintah. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG.

"Upaya-upaya perbaikan, meningkatkan standardisasi, mengubah tata kelola dan sebagainya, saya minta tolong diikuti dengan baik. Ini adalah semangat upaya perbaikan," ujarnya.

Misbakhun juga meminta para mitra SPPG tidak mengkhawatirkan keberlanjutan program. Dia mendorong mereka tetap menjalankan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, pembenahan tata kelola bukan hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara, tetapi juga untuk memastikan manfaat MBG diterima masyarakat sesuai sasaran.

Dia menilai MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi anak-anak.

Misbakhun berharap proses standardisasi dan pembenahan tata kelola SPPG dapat memperkuat pelaksanaan MBG. Dengan demikian, penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memastikan tujuan program dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat tercapai.