Sri Mulyani dan DPR Sepakat RUU APBN 2017 Jadi UU

Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2018 masih aman di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak dan penuh ketidakpastian.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan postur keuangan negara masih stabil. Bahkan, masih bisa membiayai beberapa belanja tambahan.

"Postur keseluruhan APBN 2018 masih bisa dipertahankan dengan baik. Seluruh kebutuhan belanja yang sudah direncanakan di 2018 tetap berjalan. Kami bahkan juga mengakomodasi beberapa tambahan belanja," kata Menkeu Sri Mulyani di Kantor pusat pajak, Jakarta, Rabu 11 Juli 2018.

Dia mencontohkan, salah satu belanja tambahan adalah momen Asian Games yang akan dilangsungkan di Indonesia.

"Seperti untuk Asian Games dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak," ujar dia.

Selain itu, perempuan yang akrab disapa Ani tersebut menjelaskan dari sisi penerimaan pun masih sesuai harapan. Kombinasi antara penerimaan sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP jumlahnya masih sesuai dengan target.

"Dari sisi penerimaan negara, seperti yang saya sampaikan tadi, outlook nya akhir tahun mencapai sesuai dengan yang ada dalam UU APBN," ujar dia.

Kondisi tersebut, lanjutnya, sudah termasuk dengan kenaikan subsidi beberapa jenis bahan bakar.

"Itu termasuk dari kenaikan yang diputuskan waktu itu, yaitu untuk diesel dinaikkan subsidinya dari Rp 500 jadi Rp 2.000 per liter."

Sebagai informasi, prediksi APBN tahun 2018 dengan turut mempertimbangkan perubahan kondisi terkini dan tantangan dari faktor internal maupun eksternal menetapkan target penerimaan sebesar Rp 1.894,7 triliun. Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp 2.220,6 triliun.

Dalam raker dengan DPR, Sri Mulyani menyatakan akan ikuti dan tingkatkan perbaikan dari akuntabilitas APBN.

Saksikan video pilihan di bawah ini: