Soal Pasar Saham, Airlangga Tegaskan Indonesia Tak Cuma Patokan pada MSCI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia tidak bergantung hanya pada penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam mengukur kinerja pasar saham nasional. Pemerintah mengandalkan pembenahan tata kelola pasar modal untuk menjaga kepercayaan investor di tengah sorotan terhadap indeks saham Indonesia.

"Kita confident saja dengan tata kelola yang sedang disiapkan, dan Indonesia tidak tergantung hanya pada satu rating saja," ujar Airlangga seusai konferensi pers Rakernas KEK Triwulan III 2026 di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa MSCI bukanlah satu-satunya lembaga penyedia indeks global yang memberikan penilaian terhadap pasar saham Indonesia. Ia mencontohkan lembaga penyedia indeks terkemuka lainnya seperti FTSE dan Russell yang juga menjadi acuan investor global.

"MSCI itu salah satu rating, tetapi bukan satu-satunya. Jadi, kita ada rating yang lain, apakah itu FTSE, ada Russell, dan yang lain, yang tentu hasilnya berbeda," kata Airlangga.

Sebelumnya, Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menanggapi langkah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengusulkan potensi perubahan status pasar saham Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi standalone market (pasar mandiri).

Mengutip akun instagram @m.lutfi, Selasa, (20/10/2026), Ia menyoroti langkah MSCI yang membuka konsultasi mengenai perubahan potensi perubahan status pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone secara tiba-tiba.

"Tiba-tiba lembaga penyedia indeks global mengeluarkan ancaman mau menurunkan kasta pasar modal Indonesia dari emerging market langsung ke standalone market,” kata Lutfi dalam video yang diunggah dalam akun instagram resminya.

Ia mengungkapkan syarat negara yang masuk standalone yaitu negara yang menerapkan capital control atau pengendalian arus modal. Ia mempertanyakan, Indonesia yang diusulkan masuk standalone market, padahal Indonesia tidak memberlakukan capital control.

"Itu kasta untuk negara yang menerapkan capital control. Capital control itu artinya negara yang tak punya nilai tukar bebas, di mana pemerintah mematok kurs resmi di atas kertas, tetapi di jalan berlaku kurs pasar gelap karena orang dilarang jual beli mata uang asing, apakah Indonesia menerapkan capital control? Sama sekali tidak,” ujar dia.

Lutfi juga menduga ada tekanan dari investor institusi Singapura yang memiliki pengaruh di MSCI untuk menekan pasar saham Indonesia. ”Lalu kenapa Singapura melalui institusi raksasa seperti Temasek dan GIC yang mempunyai pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia bahkan saya dapat kabar langsung dalam Rachel Khoo GIC yang marah-marah dan menekan MSCI supaya peringkat Indonesia diturunkan,” ujar dia.

Namun, Lutfi belum menyertakan bukti mengenai dugaan keterlibatan dua investor institusi dan sosok yang disebutkannya.

Lutfi menambahkan, dana institusi asing sudah keluar sekitar 80% dari pasar Indonesia. Akan tetapi, saat dana itu keluar dari pasar saham Indonesia tidak sesuai harapan karena harga saham tidak turun.

“Dana-dana institusi asing sudah sekitar sekitar 80% dari pasar Indonesia. Masalahnya, waktu mereka keluar, bursa kita tidak hancur. Karena harganya tidak turun, mereka tidak bisa masuk lagi buat beli murah,” ujar dia.

"Jadi bagaimana cara supaya mereka bisa masuk lagi, mereka tekan MSCI untuk mengancam turunkan kasta Indonesia ke standalone market. Bikin kepanikan massal supaya supaya indeks saham kita rontok, lalu mereka borong aset terbaik Indonesia di harga diskon," Lutfi menambahkan.

Muhammad Lutfi adalah Menteri Perdagangan saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Februari-20 Oktober 2014. Kemudian Lutfi juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2020-15 Juni 2022.