Bahas Pemulihan Lingkungan, Gubernur Jabar Temui Menteri Lingkungan Hidup

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menemui Menteri Lingkungan Hidup guna membahas pemulihan lingkungan yang ada didaerahnya.

Menurut Dedi, itikadnya itu termasuk merevitalisasi berbagai aspek ekologis berarti turut menjaga keharmonisan lingkungan wilayah perbatasan termasuk Jakarta.

""Jakarta itu keharmonisan lingkungannya sangat tergantung di Jawa Barat, kalau Jawa Barat tertata maka Jakarta juga akan baik," ujar Dedi Mulyadi usai bertemu Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, di Kantor Kementerian LH di Jakarta, Selasa sore (17/6/2025).

Dedi mengatakan pertemuannya dengan Hanif Faisol membahas langkah nyata yang akan dilakukan bersama terkait pemulihan lingkungan.

Secara garis besar, terdapat empat hal yang ditekankan Dedi pada pertemuan tersebut. Di antaranya, pertama, soal revitalisasi aliran air, Gubernur Jabar ingin tidak boleh ada lagi halangan dan rintangan untuk air mengalir.

"Hari ini bertemu dengan menteri Lingkungan Hidup kita sangat bangga karena kegiatan- kegiatan pemulihan lingkungan di provinsi Jawa Barat yang selama ini terlupakan itu hari ini bisa kembali dihidupkan," kata Dedi.

Pembahasan selanjutnya ucap Dedi, revitalisasi sumber-sumber air, yang harus kembali pada fungsinya. Sehingga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar sumber air.

Termasuk didalamnya adalah pembicaraan masalah pengelolaan sampah yang kini gencar dilakukan oleh otoritasnya.

"Kita ingin sama-sama mengelola sampah dengan baik agar tidak menjadi problem lingkungan," ucap Dedi.

Pembahasan terakhir ucap Dedi, adalah evaluasi tata ruang. Sebab kata Dedi, bila tata ruang tak ditata ulang dari sekarang, maka pembangunan secara ugal- ugalan tentu akan mengancam masa depan kehidupan umat manusia.

"Berdasarkan keterangan Pak Menteri tadi bahwa di tata ruang sebelumnya yang disusun ada penghilangan daerah-daerah rawan bencana yang itu sangat berpotensi menjadi kerawanan alam penanganan lingkungan hidup," tutur Dedi.

Sedangkan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, mengungkap pihaknya telah berbagi pandangan terkait lingkungan bersama Dedi Mulyadi.

"Bapak Gubernur telah memberikan pandangan kepada kita terkait tindakan-tindakan yang akan kita lakukan bersama. Agar kolaborasi yang kuat untuk memulihkan lingkungan, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan melakukan langkah nyata," ucap Hanif.

Simak Video Pilihan Ini:

pemulihan lingkungan ini juga dilayangkan oleh Dedi saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Pada pertemuan itu Dedi menyoroti persoalan lingkungan yang merupakan substansi yang tak boleh terpisahkan dari urusan pembangunan. Apalagi masalah ekologi ini akan berdampak panjang terhadap keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan itu sendiri.

“Kalau kerja sama teknis seperti transportasi publik itu kan relatif mudah, tidak ada problem apapun. Kita bekerja sama mobilisasi masyarakat, memudahkan mereka mengakses transportasi dan berbiaya murah menuju tempat kerja dan itu harus ditingkatkan,” ucap Dedi.

Tetapi selain itu yang harus jadi sorotan utama lanjut Dedi, adalah terjadinya degradasi lingkungan yang cukup parah di Jawa Barat, yang itu bila dalam jangka panjang tidak dipulihkan akan menimbulkan problem bagi daerah lainnya seperti Banten dan Jakarta

Contohnya kata Dedi, yakni soal kebutuhan air bersih di Jakarta dan sekitarnya yang di antaranya bersumber dari Waduk Jatiluhur, yang disalurkan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Hal ini memberikan multiplier effect ekonomi, pertumbuhan, dan perkembangan industri yang terkait dengan air di Jakarta," terang Dedi.

Dedi mengungkap bahwa sumber air Waduk Jatiluhur berasal dari Gunung Wayang dan Gunung Windu di Kabupaten Bandung.

Namun hari ini kedua gunung tersebut juga mengalami degradasi atau perubahan yang disebabkan alih fungsi lahan hingga kerusakan lingkungan.

“Suatu saat kalau tidak di- recovery dengan melakukan perubahan tata ruang hari ini dan reboisasi dengan biaya yang sangat besar, tentunya akan menjadi ancaman bagi Jakarta untuk masa depan,” kata Dedi.

Dedi menyimpulkan ancamannya bukan hanya air bersih, tapi juga krisis energi karena kebutuhan Tarum Timur dan Tarum Barat akan tergradasi.

Sementara saluran-saluran ini (Tarum Timur dan Barat) berperan penting dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pertanian di daerah-daerah yang dilaluinya, termasuk Jakarta.

"Sehingga saya melihat bahwa kerja sama ini bukan hanya aspek formal, tapi secara substansial perkembangan pertumbuhan di daerah lain harus seimbang dengan recovery lingkungan," tutur Dedi.

Dedi juga menyinggung isu Parung Panjang di Kabupaten Bogor. Ia menyebut, kawasan Parung Panjang hari ini sebagian besar masyarakatnya menderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Kemudian infrastruktur jalannya mengalami kerusakan parah.

Adapun untuk perbaikan memerlukan anggaran yang fantastis. Belum lagi urusan kesehatan masyarakatnya.

Menurutnya, Jalan Parung Panjang kalau dibuat jalan bermutu memerlukan dana sekitar Rp1,2 triliun, tetapi hal itu tidak mungkin dikeluarkan Rp1,2 triliun untuk memulihkan satu kecamatan saja karena wilayah Jawa Barat sangat luas, kecamatannya lebih dari 600.

"Tetapi di situ ada catatan penting, pada satu sisi masyarakatnya mengalami degradasi lingkungan, di sisi lain tumbuh kelas-kelas baru, kota-kota baru di sekitar Jawa Barat. Tumbuh perhotelan, properti, dari situ pasti lahir pendapatan bagi daerahnya, kesejahteraannya, kaum kapital yang menikmati dari penjualan batu dari daerah yang relatif murah itu," tutur Dedi.

Dedi beranggapan hal tersebut harus dibahas bersama-sama sehingga pembangunan bisa seiring sejalan. Sehingga tidak lagi perkotaan mengalami kemajuan dan pemajuan, perdesaan mengalami degradasi kemiskinan dan pemiskinan.

Dengan demikian, sambung Dedi, bentuk kemitraan, kerja sama dengan tindakan terukur yang saat ini cukup urgen, yakni mengembalikan lagi tata ruang Provinsi Jabar berbasis ekologi dan mengembalikan alam sebagai penyangga bagi perkembangan Jakarta.

"Ini catatan-catatan penting yang pada forum ini saya sampaikan," ujar Dedi.

FKD-MPU merupakan forum yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan antar daerah melalui kerja sama multi sektor bersama 10 provinsi anggota.

Kesepuluh Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memimpin apel pagi di depan tumpukan sampah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Senin (16/6/2025).

Apel tersebut diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat.

"Apel pagi ini sekaligus konsolidasi di depan timbunan sampah Sarimukti. Mudah-mudahan semua ASN DLH Jabar bisa mencium dan merasakan langsung persoalan sampah yang harus segera diselesaikan," ujar Herman dalam siaran medianya.

Ia menekankan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Jawa Barat saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja.

Oleh karena itu, kesadaran dan komitmen seluruh pegawai DLH Jabar sangat dibutuhkan untuk memperbaiki situasi tersebut.

"Biar kita sadar bahwa kita tidak sedang baik-baik saja, khususnya dalam pengelolaan sampah," kata Herman.

Dalam kesempatan itu, Herman mendorong seluruh pegawai DLH Jabar untuk meningkatkan kinerja.

Ia menitipkan tiga nilai utama yang harus dipegang dalam menjalankan tugas, yakni welas asih (bekerja dengan hati), pok torolong (bekerja cepat dan tanggap), serta leber wawanen (berani mengambil keputusan).

"Jadi kita akan hadirkan lagi hati agar welas asih dalam mengelola lingkungan khususnya sampah. Lalu kita akan dorong kompetensi pok torolong tidak pakai lama, dan yang tidak kalah penting adalah leber wawanen untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan lingkungan," terang Herman.

Terkait sistem pengelolaan sampah, Herman menegaskan pentingnya beralih dari metode open dumping ke sistem sanitary landfill, yakni sistem pembuangan sampah dengan cara ditumpuk di lokasi cekung, dipadatkan, dan ditimbun dengan tanah.

"Kita dorong agar tidak lagi menggunakan open dumping, tapi sanitary landfill," jelasnya.

Ia menyebut TPPAS Sarimukti saat ini telah menerapkan sistem sanitary landfill yang didukung teknologi pengolahan sampah. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan limbah, yang saat ini sedang dibenahi.

"Sarimukti memang sudah menerapkan sanitary landfill dan didukung teknologi yang relatif baik, tapi masih ada kekurangan, terutama dalam pengelolaan limbah. Hari ini sedang kami perbaiki," sebut Herman.