Rupiah dan Komunikasi Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Pada 8 Juni 2026, rupiah ditutup di angka Rp 18.188 per dolar AS. Dalam hitungan jam, angka itu sudah trending membanjiri ruang percakapan di berbagai kanal media sosial. Respons masyarakat terbelah, tidak hanya diakibatkan pelemahan nilai tukar tersebut namun juga kenyataan adanya kekosongan penjelasan Pemerintah, sehingga polemik meruncing meninggalkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Tentu tidak adil jika seluruh tanggung jawab dibebankan kepada pemerintah. Tekanan terhadap rupiah memang datang dari kombinasi faktor eksternal yang nyata. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, meningkatkan ketidakpastian pasar global dan mendorong investor mencari aset yang dianggap lebih aman. Pada saat yang sama, suku bunga Amerika Serikat yang masih tinggi membuat arus modal cenderung bertahan di negara maju.

Hampir seluruh mata uang di kawasan Asia mengalami tekanan serupa. Ringgit Malaysia melemah, won Korea Selatan sempat menyentuh level terendahnya dalam lebih dari satu dekade, dan sejumlah mata uang negara berkembang lain menghadapi situasi yang tidak jauh berbeda.

Ketika Ruang Informasi Dibiarkan Kosong

Kondisi tersebut menjadi semakin menantang ketika respons yang muncul justru terlalu teknokratis. Pernyataan bahwa "fundamental ekonomi Indonesia masih kuat" mungkin benar dari sudut pandang ekonomi makro. Namun bagi masyarakat yang mulai melihat harga kebutuhan meningkat atau pelaku usaha yang harus menghadapi biaya impor yang lebih mahal, kalimat semacam itu sering kali terasa jauh dari kenyataan yang mereka hadapi.

Yang mereka cari bukan sekadar data, melainkan kepastian bahwa pemerintah memahami kekhawatiran mereka.

Pakar komunikasi krisis W. Timothy Coombs menyebut bahwa dalam situasi yang memunculkan kecemasan publik, pengakuan terhadap dampak yang dirasakan masyarakat sering kali lebih penting daripada penjelasan teknis mengenai penyebabnya. Sebelum berbicara mengenai faktor global atau dinamika pasar, publik ingin mengetahui bahwa pemerintah menyadari beban yang sedang mereka rasakan.

Empati menjadi pintu masuk bagi tumbuhnya kepercayaan. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan betapa pentingnya peran komunikasi dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Ketika rupee India mengalami tekanan hebat pada 2022, Reserve Bank of India secara konsisten menyampaikan perkembangan situasi dan langkah kebijakan yang ditempuh. Pesan yang disampaikan tidak selalu berisi kabar baik, tetapi publik memperoleh kejelasan mengenai arah yang sedang ditempuh pemerintah dan otoritas moneter. Kejelasan itulah yang membantu menjaga kepercayaan pasar.

Selandia Baru bahkan menjadikan transparansi sebagai bagian dari desain kebijakannya. Selama bertahun-tahun, bank sentral negara tersebut dikenal karena kemampuannya menjelaskan arah kebijakan secara terbuka dan konsisten. Hasilnya bukan sekadar citra institusi yang baik, melainkan ekspektasi pasar yang lebih stabil dan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kebijakan ekonomi.

Indonesia sesungguhnya memiliki cerita yang layak disampaikan kepada publik. Pemerintahan Prabowo-Gibran tengah menjalankan agenda ekonomi yang berorientasi pada penguatan fondasi jangka panjang, mulai dari swasembada pangan, efisiensi belanja negara, hingga pembangunan kapasitas investasi nasional melalui berbagai instrumen baru.

Berbagai capaian yang muncul dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa agenda tersebut bukan sekadar slogan politik, melainkan sedang diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret.

Sayangnya, keberhasilan kebijakan struktural hampir selalu menghadapi tantangan yang sama: hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang, sementara penilaian publik berlangsung setiap hari. Masyarakat tidak menunggu hingga seluruh program selesai dijalankan untuk membentuk persepsi. Mereka menilai berdasarkan kondisi yang mereka lihat dan rasakan saat ini.

Ketika nilai tukar melemah dan harga-harga mulai terasa lebih mahal, pertanyaan yang muncul bukan mengenai proyeksi lima tahun ke depan, melainkan apa yang sedang dilakukan pemerintah hari ini. Di sinilah komunikasi menjadi jembatan yang menentukan.

Kebijakan yang baik memerlukan narasi yang baik agar dapat dipahami. Visi jangka panjang memerlukan penjelasan yang mampu menjawab kecemasan jangka pendek. Tanpa itu, ruang antara kebijakan dan persepsi publik akan semakin lebar.

Pada akhirnya, pelemahan rupiah memang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu variabel. Ada faktor global, dinamika pasar, dan kondisi domestik yang saling berinteraksi. Namun di antara berbagai faktor tersebut, terdapat satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah: bagaimana menjelaskan situasi kepada publik.

Karena ketika rupiah melemah, yang sedang diuji bukan hanya ketahanan ekonomi nasional. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakatnya dan dalam situasi seperti itu, komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan. Komunikasi adalah bagian dari kebijakan itu sendiri.