15 RUU Kabupaten/Kota Kalimantan Disahkan, Mendagri: Perkuat Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa persetujuan terhadap 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di tiga provinsi di Kalimantan memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Mendagri menjelaskan, pembaruan regulasi diperlukan karena sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan masih menggunakan dasar hukum bentukan lama yang merujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 atau Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

"Penyusunan 15 RUU ini dilakukan guna mendapatkan kepastian hukum tanpa polemik, sekaligus menjadi dasar bagi seluruh regulasi turunan di bawahnya, termasuk peraturan daerah," ujar Tito.

Selain memperbarui landasan konstitusional sesuai UUD 1945, undang-undang baru ini memuat penyesuaian penataan kewilayahan pasca-pemekaran, penegasan kedudukan ibu kota kabupaten, hingga pencantuman karakteristik khusus tiap daerah.

Adapun 15 daerah yang diperbarui regulasinya meliputi tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Barat (Kapuas Hulu, Sintang, Mempawah, Sambas, Sanggau, Ketapang, Kota Pontianak), lima kabupaten di Kalimantan Tengah (Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat), serta tiga kabupaten di Kalimantan Selatan (Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah).