DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten-Kota di Tiga Provinsi Kalimantan

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI resmi mengesahkan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).

Persetujuan diambil setelah Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta ketukan palu dari para anggota Dewan yang hadir.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengesahan ini menjadi pembaruan dasar hukum bagi 15 daerah tersebut, yang sebelumnya masih mengacu pada UUD RIS 1949 dan UUD Sementara (UUDS) 1950, agar selaras dengan UUD 1945.

"Penyusunan 15 RUU ini dilakukan guna mendapatkan kepastian hukum tanpa polemik, sekaligus menjadi dasar bagi seluruh regulasi turunan di bawahnya, termasuk peraturan daerah," kata Tito.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pembentukan undang-undang ini murni perbaikan landasan hukum dan tidak menciptakan Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Tidak ada pemekaran wilayah, tidak ada penambahan struktur pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun desa, dan tidak menimbulkan beban fiskal baru," tegas Rifqinizamy.

Ia menambahkan, substansi regulasi baru ini mencakup empat hal utama: penyesuaian dasar hukum konstitusi, penyempurnaan batas wilayah berbasis data geospasial, penataan ibu kota, serta penegasan karakteristik sosial-budaya daerah.

Ke-15 daerah yang memiliki undang-undang baru ini meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Mempawah, Sambas, Sanggau, dan Ketapang di Kalimantan Barat; Kabupaten Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah; serta Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah di Kalimantan Selatan.