Pemprov Bicara Nasib Jalur Sepeda Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta memastikan jalur sepeda di wilayah ibu kota tetap dipertahankan. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keputusan mempertahankan jalur sepeda telah dibahas.

“Ya, jalur sepeda kemarin sudah kita rapatkan dan itu dipertahankan,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).

Budi mengatakan jalur sepeda dan pejalan kaki merupakan bagian yang diprioritaskan dalam hierarki transportasi. Oleh karena itu, keberadaan jalur sepeda tidak dihapus meski terdapat sejumlah bagian yang akan ditinjau kembali.

“Karena memang dalam hierarki dalam transportasi, pertama jalur sepeda dan juga pejalan kaki itu harus diutamakan. Nah, jadi ini dipertahankan, memang ada beberapa yang sedikit nanti dievaluasi,” ucap Budi.

.

Sebelumnya, Eks Presiden Bike to Work (B2W) periode 2021-2024, Fahmi Saimima, mengkritik usulan penghapusan jalur sepeda di sejumlah jalan protokol Jakarta. Dia menilai yang semestinya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ialah mengevaluasi efektivitas jalur sepeda, bukan mempertanyakan keberadaannya.

“Yang seharusnya dibahas itu efektivitasnya, konektivitasnya, perlindungannya, serta penegakan hukumnya, bukan perlu atau tidaknya,” kata Fahmi saat dikonfirmasi, Rabu (12/8/2026).

Pelaku Pekerja Bersepeda ini menyebut, jalur sepeda bukan sekadar fasilitas bagi komunitas sepeda. Jalur tersebut merupakan bagian dari infrastruktur keselamatan bagi berbagai kalangan yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi sehari-hari.

“Jalur sepeda bukan fasilitas apalagi hadiah bagi komunitas sepeda. Ia adalah infrastruktur keselamatan bagi siapa pun yang menggunakan sepeda: pekerja, pelajar, pedagang, kurir, dan warga yang memilih mobilitas murah serta rendah emisi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Fahmi meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi persoalan jalur sepeda berdasarkan kondisi di lapangan. Menurut dia, jalur yang sepi seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk mencari tahu alasan masyarakat belum merasa aman menggunakannya.

“Kalau jalurnya sepi, evaluasi mengapa orang belum merasa aman menggunakannya. Kalau terputus, sambungkan. Kalau diserobot kendaraan, tertibkan,” kata Fahmi.

Dia juga bilang keberadaan jalur sepeda tidak semestinya dipandang sebagai persoalan selera politik. Fahmi berujar terdapat aturan yang menjadi dasar penyediaan fasilitas bagi pesepeda.

“Keberadaannya pun bukan perkara selera politik. bukan juga pemberian @aniesbaswedan, UU No. 22 Tahun 2009 telah menjamin hak pesepeda atas fasilitas keselamatan, sementara Permenhub No. 59 Tahun 2020 menempatkan penyediaan jalur sepeda sebagai tanggung jawab pemerintah,” jelas Fahmi.

Ia kemudian menyoroti cara pandang terhadap pengguna sepeda yang menurutnya masih terlalu identik dengan aktivitas olahraga. Padahal, kata dia, tidak semua pesepeda menggunakan sepeda untuk mengejar kecepatan.

“Mas Pram, Barangkali terlalu lama melihat sepeda sebagai alat olahraga dan membuat lupa, tidak semua pesepeda mengejar kecepatan. Sebagian hanya ingin tiba di sekolah, tempat kerja, atau rumah dengan selamat,” kata Fahmi.