Usulan Hapus Jalur Sepeda Jakarta Dikritik: Harusnya Bahas Efektivitas

Liputan6.com, Jakarta - Eks Presiden Bike to Work (B2W) periode 2021-2024, Fahmi Saimima, mengkritik usulan penghapusan jalur sepeda di sejumlah jalan protokol Jakarta. Dia menilai yang semestinya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ialah mengevaluasi efektivitas jalur sepeda, bukan mempertanyakan keberadaannya.

"Yang seharusnya dibahas itu efektivitasnya, konektivitasnya, perlindungannya, serta penegakan hukumnya, bukan perlu atau tidaknya," kata Fahmi saat dikonfirmasi, Rabu (12/8/2026).

Pelaku Pekerja Bersepeda ini menyebut, jalur sepeda bukan sekadar fasilitas bagi komunitas sepeda. Jalur tersebut merupakan bagian dari infrastruktur keselamatan bagi berbagai kalangan yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi sehari-hari.

"Jalur sepeda bukan fasilitas apalagi hadiah bagi komunitas sepeda. Ia adalah infrastruktur keselamatan bagi siapa pun yang menggunakan sepeda: pekerja, pelajar, pedagang, kurir, dan warga yang memilih mobilitas murah serta rendah emisi," ujarnya.

Oleh sebab itu, Fahmi meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi persoalan jalur sepeda berdasarkan kondisi di lapangan. Menurut dia, jalur yang sepi seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk mencari tahu alasan masyarakat belum merasa aman menggunakannya.

"Kalau jalurnya sepi, evaluasi mengapa orang belum merasa aman menggunakannya. Kalau terputus, sambungkan. Kalau diserobot kendaraan, tertibkan," kata Fahmi.

Dia juga bilang keberadaan jalur sepeda tidak semestinya dipandang sebagai persoalan selera politik. Fahmi berujar terdapat aturan yang menjadi dasar penyediaan fasilitas bagi pesepeda.

"Keberadaannya pun bukan perkara selera politik. Bukan juga pemberian @aniesbaswedan, UU No. 22 Tahun 2009 telah menjamin hak pesepeda atas fasilitas keselamatan, sementara Permenhub No. 59 Tahun 2020 menempatkan penyediaan jalur sepeda sebagai tanggung jawab pemerintah," jelas Fahmi.

Ia kemudian menyoroti cara pandang terhadap pengguna sepeda yang menurutnya masih terlalu identik dengan aktivitas olahraga. Padahal, kata dia, tidak semua pesepeda menggunakan sepeda untuk mengejar kecepatan.

"Mas Pram, Barangkali terlalu lama melihat sepeda sebagai alat olahraga dan membuat lupa, tidak semua pesepeda mengejar kecepatan. Sebagian hanya ingin tiba di sekolah, tempat kerja, atau rumah dengan selamat," kata Fahmi.

Sebelumnya, usulan tersebut disampaikan akun Threads @seahawk kepada Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo. Akun tersebut menilai jalur sepeda di jalan protokol tidak lagi optimal digunakan dan keberadaannya dapat membatasi ruang kendaraan.

"Pak @pramonoanungw usul pak, jalur sepeda di jalan protokol baiknya di hilangkan. Kami lihat sudah tidak terpakai dan sepeda kebanyakan hanya pada saat CFD. kalau dihilangkan bisa memperlebar badan jalan dan mengurangi kemacetan pada saat weekdays," tulis akun tersebut.

Yustinus kemudian merespons usulan itu dan menyatakan persoalan tersebut akan segera dibahas dan diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Betul sekali. Ini jadi topik yang akan segera diputuskan," tulis Yustinus dalam balasannya.

Usulan tersebut juga ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan membahas secara khusus mengenai fasilitas sepeda yang saat ini dimiliki Jakarta.

"Sedangkan mengenai fasilitas sepeda. Karena kebetulan saya ini kan pesepeda, teman-teman sekalian tahu. Saya juga mendapatkan banyak masukan tentang hal itu. Dalam waktu dekat ini Pemerintah DKI Jakarta akan membahas secara khusus mengenai fasilitas sepeda," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Pramono menyebut pembahasan itu akan menentukan apakah fasilitas sepeda di Jakarta masih perlu dipertahankan atau justru diubah.

"Apakah masih perlu dipertahankan atau diubah, nanti kami akan putuskan dalam rapat," ujarnya.