Istana Buka Suara soal Polemik Desil Tak Sesuai Ekonomi Warga

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi data desil yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi dilakukan setelah muncul polemik terkait data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

“Ini sedang dievaluasi ya. tadi kan sudah disampaikan Bu Rieke Diah Pitaloka itu tentang itu ya,” kata Bambang usai rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Bambang mengaku belum dapat memastikan apakah polemik tersebut disebabkan kesalahan dalam proses pendataan. Pemerintah masih perlu melihat dasar pengelompokan data tersebut sebelum mengambil kesimpulan.

“Ya nanti di BPS akan kita lihat lagi. Kira-kira seperti itu. Kita belum tahu juga sampai sekarang apa dasarnya dan sebagainya. Yang jelas itu sedang dievaluasi di BPS ya. mudah-mudahan ada perbaikan,” katanya.

Selain evaluasi data, Bambang menyebut pemerintah membuka peluang membentuk tim khusus lintas kementerian dan lembaga untuk mengkaji persoalan data desil tersebut.

“Oh pastinya akan dibentuk (tim khusus) antar lembaga ya, antar lembaga dari BPS, Bappenas dan sebagainya ya. Tunggu aja nanti deh ya,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah buruh dengan gaji setara upah minimum mengaku terkejut setelah mendapati status ekonomi mereka justru tercatat dalam kelompok desil atas pada data pemerintah.

Polemik tersebut turut mendapat sorotan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Organisasi buruh itu menilai metode penghitungan desil kesejahteraan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tepat.

"Tanggapan KSPI dan Partai Buruh: Ngawur. Enggak usah dipakai itu desil,” kata Presiden KSPI Said Iqbal saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers, Sabtu 29 Agustus 2026.

Said juga mempersoalkan anggaran survei desil yang disebutnya mencapai Rp 7 trilliun, ditambah kucuran anggaran lanjutan Rp 6 triliun kepada BPS. Menurut dia, hasil penghitungan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil buruh.

"Upahnya tiga juta masuk desil 10, desil 10 itu orang kaya. Bahkan upah minimum masuk desil 9 dan desil 10,” ujarnya.

Perubahan data desil juga dilaporkan berdampak langsung pada akses pendidikan. Hal ini dialami Diandrea Fristi, mahasiswi semester tiga jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya. Data desil ekonominya tiba-tiba berubah sehingga pengajuan beasiswa yang diharapkan untuk membantu biaya kuliah ditolak.

Kondisi tersebut membuat Diandrea nyaris kehilangan harapan untuk melanjutkan pendidikannya. Bahkan, keluarganya harus mencari cara lain untuk menutupi biaya kuliah setelah ia gagal mendapatkan beasiswa.

"Pada semester 1 kan alhamdulillah IPK saya 4, saya berharap saya keterima (beasiswa), tapi ternyata tidak keterima. Terus akhirnya saya daftar lagi yang di semester 2, tapi IPK saya turun jadi 3,95. Alhamdulillah desil saya 2. cuma Tiba-tiba desilnya itu jadi 6 sampai 10," kata Diandrea. Dikutip dari Liputan6 SCTV, Rabu (26/8/2026).

Diandrea mengaku bingung dengan perubahan tersebut. Pasalnya, satu-satunya sumber pemasukan keluarganya berasal dari sang ayah yang bekerja sebagai kuli galon air isi ulang di perkampungan Wonokromo, Surabaya.

Kondisi ekonomi keluarga bahkan membuat mereka sempat berutang dan berjualan gantungan kunci untuk membayar biaya kuliah sebesar Rp 4 juta setelah Diandrea gagal memperoleh beasiswa.