BBM Subsidi Bakal Dibatasi, Anggaran Bisa Hemat 10%

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk desil 10 dapat menghemat sekitar 10% dari anggaran subsidi energi. Adapun pembatasan tersebut dilakukan supaya penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis, (20/8/2026), dikutip dari Antara.

"Enggak, (subsidi BBM) enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu,” ujar Purbaya.

Adapun pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp 210,1 triliun, atau sekitar 65,87% dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 318,9 triliun.

Sedangkan, apabila digabung dengan kompensasi, anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk ketahanan energi Rp 381,3 triliun.

"Nanti ada penghematan (anggaran) tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian, sehingga distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa.

"Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” ujar Bahlil, Rabu, 19 Agustus 2026.

Apabila pembahasan tersebut belum menghasilkan putusan, lanjut dia, maka distribusi Pertalite masih berlangsung seperti saat ini.

Dengan demikian, Bahlil menuturkan, aturan yang saat ini berlaku adalah 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan, Pertalite ditujukan untuk masyarakat yang berhak akan subsidi energi. Bagi masyarakat yang sudah mampu, ia meminta agar menggunakan BBM nonsubsidi.

“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga 31 Desember 2026. Bahkan, dia menegaskan harga tetap dijaga meski harga minyak mentah Indonesia atau ICP mengalami kenaikan.

Hal itu disampaikan Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar saat memberikan pengarahan kepada jajaran DPP, DPD dan Fraksi Golkar DPR RI, Selasa (18/8/2026).

"Komitmen kami sebagai Menteri ESDM atas arahan Bapak Presiden, harga BBM subsidi tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember 2026,” kata Bahlil.

Bahlil bahkan menyebut harga ICP tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.

"Mau berapa pun harga ICP-nya, Pak Nurdin, jadi insya Allah aman. Mau berapa pun harga ICP-nya, kita akan jaga,” tegasnya.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah harus memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Stabilitas harga energi dinilai penting agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.

"Karena apa? Kita harus betul-betul punya kepekaan hati kepada rakyat, kepada saudara-saudara kita, agar ekonomi kita tetap bisa berjalan di bawah,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia mewanti-wanti kelompok masyarakat mampu atau orang kaya untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Menyusul rencana penataan konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Bahlil mengatakan, akan ada pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan BBM Pertalite. Namun, skema mengenai pembatasannya masih dalam pembahasan.

"Nanti menyangkut pembatasan itu nanti ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy masa pakai minyak subsidi," tegas Bahlil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Meski ada pengaturan pada kendaraan roda empat, Bahlil menegaskan tidak ada pembatasan beli Pertalite bagi kendaraan roda dua. "Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok," ucapnya.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sementara ini pemerintah mengamati sistem yang dibangun PT Pertamina (Persero) untuk mengatur konsumsi BBM Subsidi. Harapannya, masyarakat mampu atau orang kaya pada desil 9 dan desil 10 tak lagi menggunakan BBM subsidi.

"Kita sedang uji sistem, Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain, kira-kira begitu," beber Bendahara Negara tersebut.