Pansus 18 DPRD Kota Bandung Dorong Penguatan Bank Bandung Lewat Penyempurnaan Regulasi

Liputan6.com, Bandung - Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung. Pembahasan dilakukan melalui rapat kerja yang berlangsung pada Selasa, 14 Juli 2026.

Dalam rapat tersebut, Pansus menegaskan pentingnya memperkuat peran Bank Bandung melalui penyempurnaan regulasi, dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bandung, serta transformasi kelembagaan agar mampu berperan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Bagja Jaya Wibawa, mengatakan penyusunan matriks diperlukan sebagai acuan pembahasan Raperda sehingga proses pendalaman setiap pasal dapat berjalan lebih sistematis dan terarah.

Menurut Bagja, kepercayaan terhadap Bank Bandung harus dimulai dari Pemerintah Kota Bandung sebelum tumbuh di tengah masyarakat. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan peran strategis kepada BPR, mulai dari pengelolaan kas daerah, layanan payroll bagi pegawai PPPK dan tenaga outsourcing, hingga berbagai layanan keuangan pemerintah lainnya.

"Pada intinya, BPR harus diberikan kepercayaan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Bandung. Ini merupakan bentuk political will pemerintah daerah agar BPR memiliki ruang berkembang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Bagja juga berpandangan mekanisme pengawasan terhadap BPR perlu diperkuat dalam Raperda karena belum diatur secara optimal dalam ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk itu, Pansus akan memperdalam pembahasan melalui Focus Group Discussion (FGD) sebelum masuk ke tahapan pembahasan pasal demi pasal.

Ia juga mendorong lahirnya kebijakan yang mengikat agar bidang usaha yang dapat dijalankan Bank Bandung memiliki kepastian. Menurutnya, Bank Bandung tidak dapat dibiarkan bersaing secara bebas dengan bank umum tanpa adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Wakil Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, mengakui Bank Bandung masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Mulai dari tingginya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) hingga persoalan kapasitas sumber daya manusia.

Meski demikian, Indri tetap optimistis BPR Bandung mampu bangkit. Optimisme tersebut semakin menguat setelah Pansus melakukan kunjungan kerja ke Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo). Dari kunjungan itu, Pansus memperoleh berbagai masukan mengenai strategi transformasi BPR menjadi Perseroda.

"Kita harus memiliki semangat yang sama. Jangan pesimis melihat kondisi BPR saat ini. Justru melalui Pansus 18 ini kita ingin menghadirkan perubahan sehingga BPR Bandung dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi Kota Bandung," katanya.

Menurut Indri, transformasi BPR perlu diarahkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan industri kreatif.

Ia juga menyoroti masih rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap Bank Bandung. Berdasarkan pengalamannya saat bertemu dengan kelompok masyarakat, masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan maupun layanan yang dimiliki BPR Bandung.

Karena itu, Indri meminta upaya sosialisasi dilakukan secara lebih masif dengan melibatkan Bagian Perekonomian, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta memperkuat promosi melalui media digital.

Selain sosialisasi, ia juga mendorong sinergi dengan OPD yang membina pelaku UMKM agar program pembiayaan BPR dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas basis nasabah Bank Bandung.

"Kita samakan visi dan spirit untuk membangun kembali BPR Bandung. Dengan kolaborasi seluruh pihak, saya yakin BPR Bandung dapat bangkit dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PAD Kota Bandung," katanya.