Pansus 17 DPRD Kota Bandung Perdalam Pembahasan Raperda Pembangunan Gedung Inspektorat dan RSUD

Liputan6.com, Bandung - Panitia Khusus (Pansus) 17 DPRD Kota Bandung melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dengan skema penganggaran tahun jamak (multiyears). Pembahasan dilakukan melalui rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Rabu (29/7/2026). 

Rapat dipimpin Ketua Pansus 17 DPRD Kota Bandung, drg. Maya Himawati, Sp.Orto, didampingi Wakil Ketua Pansus 17 H. Sutaya, S.H., M.H. Turut hadir anggota Pansus, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung, Inspektorat Kota Bandung, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar), Dinas Kesehatan Kota Bandung, RSUD Kota Bandung, Bagian Hukum Setda Kota Bandung, serta Tim Penyusun Naskah Akademik. 

Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada berbagai aspek penting dalam penyusunan Raperda, mulai dari dasar hukum penerapan penganggaran tahun jamak, kesiapan perencanaan pembangunan, mekanisme pembiayaan, hingga sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat sebelum proyek strategis tersebut dijalankan. 

Ketua Pansus 17 DPRD Kota Bandung Maya Himawati menegaskan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung merupakan proyek strategis yang memerlukan kepastian hukum agar proses pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

“Pembahasan Raperda ini bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan yang menggunakan skema penganggaran tahun jamak telah memenuhi aspek yuridis, administratif, dan teknis. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Bandung,” ujarnya. 

Menurut Maya, pembangunan Gedung Inspektorat yang representatif diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Sementara itu, pembangunan RSUD menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas sekaligus kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

Selain membahas substansi Raperda, Pansus 17 juga menghimpun berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah, dan Tim Penyusun Naskah Akademik. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan regulasi agar lebih komprehensif, implementatif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Melalui pembahasan yang terus dimatangkan, DPRD Kota Bandung berharap Raperda tersebut dapat segera diselesaikan sehingga menjadi dasar hukum yang kuat bagi pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung melalui mekanisme penganggaran tahun jamak. Regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bandung.