Profil Silmy Karim, Wamen Imipas yang Ditahan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia turun dari ruang penyidikan KPK dengan mengenakan rompi tahanan oranye.

Silmy keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 08.37 WIB dengan pengawalan sejumlah penyidik. Sebelumnya, Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026) malam setelah sempat dicari penyidik dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

KPK mengonfirmasi telah menggelar OTT di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. Operasi tersebut merupakan OTT ke-11 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026.

Kasus yang diusut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Meski tersandung dugaan korupsi, Silmy Karim memiliki rekam jejak panjang di dunia bisnis, ekonomi, birokrasi, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Silmy Karim ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Ia dipercaya membantu modernisasi dan peningkatan pelayanan publik di sektor imigrasi dan pemasyarakatan.

Dari sisi pendidikan, Silmy merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada 1997. Ia kemudian melanjutkan studi magister bidang ekonomi di Universitas Indonesia pada 2005–2007.

Tiga tahun kemudian, Silmy mengikuti program kepemimpinan di Georgetown University. Selanjutnya, ia menempuh program Executive Education bidang National and International Security di Harvard Kennedy School, Harvard University, serta NATO Staff Officer Orientation Course di NATO School Oberammergau, Jerman, pada 2012.

Karier Silmy di pemerintahan dimulai pada 2008–2009 saat bergabung dalam Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Tim tersebut dibentuk untuk memastikan proses pengambilalihan bisnis TNI oleh negara berjalan sesuai amanat regulasi.

Di lingkungan Kementerian Pertahanan, Silmy pernah menjadi anggota Dewan Penasihat. Ia juga dikenal memiliki kedekatan dengan Sjafrie Sjamsoeddin yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan RI.

Pada 2010–2011, Silmy menjabat sebagai Special Advisor di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia bertugas memberikan masukan strategis kepada pimpinan lembaga tersebut.

Berkat rekam jejaknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menunjuk Silmy sebagai Staf Khusus Presiden pada periode 2011–2013.

Sepanjang kariernya, Silmy juga dipercaya memimpin sejumlah BUMN. Ia mengawali kiprah di perusahaan pelat merah sebagai Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) pada 2011.

Selanjutnya, Silmy menjabat Direktur Utama PT Pindad (Persero) pada 2014–2016. Dari Pindad, ia dipercaya memimpin PT Barata Indonesia (Persero) pada 2016.

Pada 2018, Silmy diangkat menjadi Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Ia juga pernah menjabat Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Setelah itu, Silmy dipercaya menjadi Direktur Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM saat dipimpin Yasonna H. Laoly. Ketika menjabat, ia berkomitmen mengembangkan sistem imigrasi Indonesia agar memenuhi standar internasional dengan tetap mengedepankan transparansi dan efisiensi.

Usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih dalam Pilpres 2024, nama Silmy masuk bursa Kabinet Merah Putih. Ia kemudian resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024.