Dugaan Korupsi Silmy Karim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim terkait dugaan tindak pidana pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Dugaan korupsi ini terjadi saat Silmy Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2023–2024. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Silmy diduga berperan dengan memberikan perintah atau menerima sejumlah uang selama menjabat Dirjen.

Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat pada Selasa, 2 Juni 2026 malam. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan belasan orang, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. KPK menetapkan total delapan tersangka dalam perkara ini, termasuk Silmy Karim dan tujuh orang lainnya, di antaranya eks Plt Dirjen Imigrasi. Dugaan praktik pemerasan dan gratifikasi ini berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), baik Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) maupun Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

KPK menduga praktik korupsi ini berlangsung secara sistematis dengan pola kerja top-down, di mana setiap individu memiliki tugas masing-masing, dan proses pengumpulan uang dilakukan secara bottom-up sebelum disetorkan ke pihak-pihak terkait.