KPK Periksa Bos Tempo Scan Group di Kasus Silmy Karim, Ini yang Didalami

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa wiraswasta sekaligus Executive Chairman Tempo Scan Group, Handojo S Muljadi terkait perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Handojo S Muljadi diperiksa sebagai saksi. Ia memenuhi panggilan tersebut dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.06 dan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik, Selasa (22/9/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan terhadap Hanojo S. Muljadi dilakukan guna mendalami dugaan pemberian kepada oknum di Kementerian Imipas terkait layanan keimigrasian.

"Saksi didalami penyidik terkait dugaan pemberian yang dilakukan kepada oknum di Imipas terkait layanan keimigrasian," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Perkara Kementerian Imipas

Dalam perkara pengurusan izin tinggal WNA, KPK sejauh ini telah menetapkan delapan orang tersangka, termasuk mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim. Sementara tujuh orang lain adalah pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Ketujuh tersangka lainnya tersebut, antara lain:

1. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam

2. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra.

3. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji

4. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo; Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025

5. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah

6. Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi

7. Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

Lembaga antirasuah menduga para pihak di Ditjen Imigrasi atau Kementerian Imipas menerima uang setidaknya Rp 145,5 miliar secara langsung maupun perantara selama periode 2022-2026.

Selain itu, KPK sejauh ini juga telah menyita sejumlah aset senilai total sekitar Rp 150 miliar. Penyitaan tersebut sudah dilakukan sejak penyidikan dimulai hingga 19 Agustus 2026.

"Sampai hari ini tim sudah melakukan penyitaan beberapa aset. Kurang lebih yang sudah tercatat apabila dirupiahkan sekitar Rp 150 M yang berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak, seperti kendaraan, tanah dan bangunan," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam (19/8/2026).

KPK masih menelusuri asal-usul perolehan aset tersebut. Penelusuran dilakukan karena sejumlah aset diketahui diatasnamakan orang lain.

"Nah ini sedang didalami apakah nanti ada modus-modus perbuatan pencucian uang atau tidak," katanya.