TNI Dilibatkan Pada Pembekalan LPDP, Sekjen PKB: Supaya Mahasiswa Cinta NKRI

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PKB atau Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid menilai, rencana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melibatkan TNI dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan penerima beasiswa bukan hal yang dipersoalkan.

Anggota Komisi XI DPR itu menilai, penerima LPDP memang perlu dilatih patriotisme.

"Saya sepakat cinta tanah air, patriotisme, nanti kalau dia jadi mahasiswa di luar negeri tetap membawa nilai-nilai patriotisme, cinta NKRI dalam kehidupan mereka sehari-hari di luar negeri," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

"Kalau melibatkan TNI sepanjang itu tidak melanggar aturan dan itu fungsi, menurut saya sih itu aman-aman saja," sambung dia.

Terkait anggaran yang digunakan untuk pembekalan oleh TNI, Hasanuddin menilai hal itu bukan masalah sebab anggaran untuk pembekalan hanya sedikit.

"Enggak akan banyak mengambil anggaran kalau hanya untuk pembekalan, itu kan nggak begitu banyak," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengingatkan agar pelibatan TNI harus sangat hati-hati.

"Secara substansi, rencana pelibatan TNI dalam program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan perlu dilihat sangat hati-hati," kata Lalu.

Lalu menyebutkan, LPDP pada dasarnya adalah instrumen pendanaan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM sipil melalui beasiswa, riset, dan pengembangan keilmuan.

"Kalau pelibatan TNI dimaksudkan dalam konteks penguatan kapasitas tertentu, misalnya disiplin, kepemimpinan, atau dukungan pada bidang strategis seperti pertahanan, itu masih bisa dipahami sepanjang proporsinya jelas dan tidak menggeser tujuan utama LPDP sebagai pengelola dana pendidikan. Namun dari sisi fungsi, perlu dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih peran," ucap dia.

Politikus PKB itu meminta agar LPDP menjaga prinsip agar kebjikannya tetap profesional dan inklusif.

"Prinsip yang tetap dijaga adalah agar kebijakan pendidikan tetap berorientasi pada profesionalisme, inklusivitas, dan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga," pungkas Lalu.