Polri Tangani 219 Kasus Kebakaran Hutan, Tetapkan 162 Tersangka

Liputan6.com, Jakarta - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pemadaman dan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Polri juga menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni mengatakan, hingga 16 September 2026, pihaknya telah menangani 219 perkara karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah hukum polda.

"Yang pertama adalah Polda Kalbar ada 65, kemudian Polda Riau 57, Polda Sumsel 24, Polda Kalteng 25, Polda Kaltim 16, Polda Jambi 14, Polda Kalsel 9, Polda Aceh 2, Polda Kaltara 2, Polda Lampung 2, Polda Sulsel 1, dan Polda Sultra 2," ujar Irhamni dalam konferensi pers bersama jajaran kementerian dan pihak terkait di Kantor Kemenko Polkam, Kamis (17/9/2026).

Dari jumlah tersebut, perkara yang ditangani Polri berada dalam tahapan penyelidikan maupun penyidikan.

"Kemudian dari proses tersebut naik menjadi proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk proses penyelidikan ada 54 perkara, kemudian proses penyidikan adalah 116 perkara," kata Irhamni.

Sementara itu, sebanyak 162 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana secara perorangan.

Selain individu, Polri juga melakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga berkaitan dengan kasus karhutla.

"Yang pertama di Polda Kalbar itu ada 33 korporasi, Polda Kalsel ada 10 korporasi, Kaltim ada 7, Kalteng 14, Kaltara ada 3, Sumsel ada 16, Riau ada 6, Jambi ada 2, Lampung ada 3, Bangka Belitung ada 1, sehingga total 95," kata dia.

Irhamni menegaskan, proses penegakan hukum akan terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Menurutnya, peristiwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik ketika dilakukan oleh individu maupun korporasi.

"Karena peristiwa pidana ini tentunya sudah terjadi yang merugikan masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu ataupun perorangan serta korporasi," ucap dia.

Dia juga menyebut jumlah perkara masih berpotensi bertambah. Luasnya wilayah yang terbakar membuat titik-titik api yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) masih dapat ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum.

"Karena begitu luas yang terbakar, tentunya kami masih sebatas 219, tentunya kalau dilihat dari titik-titik api yang merupakan TKP dan juga bisa berkembang ke depan," jelas Irhamni.