DPR Minta Pemerintah Perjelas Kebijakan TKA bagi Siswa Didik, Wajib atau Sekadar Pilihan?

Liputan6.com, Jakarta - Status Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi peserta didik menjadi perhatian Komisi X DPR RI. DPR mempertanyakan apakah kebijakan tersebut bersifat wajib atau opsional bagi setiap siswa.

Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menegaskan kejelasan status ini penting agar pelaksanaan TKA tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Ada semacam niatan dari masyarakat agar TKA ini menjadi satu kewajiban bersama, sehingga ada penegasan dari para guru untuk mengingatkan anak-anak didik nantinya harus mengikuti TKA,” kata Sabam dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Ia menilai, kejelasan kebijakan akan mendorong partisipasi siswa sekaligus membantu pemerintah memperoleh data yang akurat mengenai capaian pendidikan nasional.

“Itu menurut kami juga perlu sekali, supaya tidak terkesan abu-abu,” ujarnya.

Sabam turut menyoroti masih rendahnya capaian TKA di sejumlah daerah. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima dalam kunjungan tersebut, terdapat wilayah dengan tingkat kelulusan hanya sekitar 10 persen.

“Hari ini kita mendengar persentase TKA ada yang hanya 10 persen. Ini menjadi sesuatu yang perlu jadi perhatian,” kata dia.

Selain faktor sarana prasarana, ia menilai kualitas pengajaran guru juga memiliki keterkaitan erat dengan hasil TKA siswa.

“Saya berpikir tidak hanya sarana prasarana, guru pun mungkin juga memiliki andil terhadap capaian hasil TKA anak-anak,” tegasnya.

Komisi X DPR RI, kata dia, akan membawa berbagai temuan di lapangan sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah.

“Guna menyusun langkah strategis peningkatan mutu pendidikan nasional,” pungkasnya.