DPR Desak Kemenhut Gerak Cepat Tangani Kebakaran Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memimpin koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan ini muncul setelah jumlah titik panas nasional mencapai 799 titik pada 15 Oktober 2026, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya.

Rajiv menilai, penanganan karhutla di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain membutuhkan komando yang jelas. Kemenhut diminta menyatukan langkah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan aparat terkait agar penanganan di lapangan berjalan efektif.

“Kementerian Kehutanan harus tampil sebagai penggerak utama penyelesaian masalah ini. Segera kumpulkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat terkait. Tetapkan siapa mengerjakan apa, di wilayah mana, dengan dukungan apa, dan kapan hasilnya harus terlihat. Warga tidak bisa terus menunggu sementara kebakaran dan paparan asap masih berlangsung,” kata Rajiv, Jumat (16/10/2026).

Berdasarkan pemantauan SiPongi Kemenhut hingga 15 Oktober pukul 21.00 WIB, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi mencapai 799 titik, naik dari 372 titik pada hari sebelumnya.

Kalimantan Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 389 titik, disusul Sumatera Selatan sebanyak 122 titik, Kalimantan Barat 42 titik, serta Jambi dan Kalimantan Selatan masing-masing 31 titik. Sementara itu, tidak ditemukan titik panas di Riau dalam pemantauan tersebut.

Di Kalimantan Tengah, pemadaman masih berlangsung di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting. Sementara itu, catatan BPBD Kalimantan Timur menunjukkan adanya kebakaran lahan di Penajam Paser Utara, Paser, dan Samarinda pada 14 Oktober.

Kebakaran juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah lain, antara lain Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong di Sulawesi Tengah, Majene di Sulawesi Barat, Sinjai di Sulawesi Selatan, serta Banyumas di Jawa Tengah.

Menurut Rajiv, luasnya persebaran kebakaran menuntut penanganan terpadu dengan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kebakaran, ancaman terhadap permukiman, kondisi udara, dan kemampuan masing-masing daerah.

Dia mengakui operasi gabungan dan peninjauan lapangan telah dilakukan. Namun, pemerintah perlu mengevaluasi kecukupan personel, peralatan, akses air, dukungan anggaran, hingga efektivitas pemadaman.

Rajiv meminta rapat koordinasi melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta kepala daerah di wilayah terdampak. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan rencana operasi terpadu, pembagian tanggung jawab, pemenuhan kebutuhan petugas, dan target harian yang dapat dievaluasi.

Dia juga menekankan pentingnya meminta pertanggungjawaban pengelola kawasan dan pemegang konsesi sesuai kewenangan serta bukti yang tersedia.

“Kalau daerah kekurangan pompa, sumber air, personel, atau layanan kesehatan, harus jelas siapa yang memenuhi dan kapan tersedia. Jangan biarkan petugas di lapangan bekerja dengan dukungan yang tidak memadai,” katanya.

Selain pemadaman, Rajiv meminta pemerintah memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan beriringan dengan penanganan kebakaran. Upaya tersebut mencakup kesiapan fasilitas kesehatan, penyampaian informasi kualitas udara secara berkala, serta panduan bagi masyarakat dalam menghadapi paparan asap, terutama kelompok rentan.

Rajiv turut menyoroti keselamatan petugas setelah Kemenhut pada 16 Oktober melaporkan empat orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka bakar serius saat upaya pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada sehari sebelumnya.

“Duka ini harus menjadi alasan untuk memperketat keselamatan operasi. Pastikan perlengkapan, komunikasi, jalur evakuasi, dan penilaian risiko tersedia. Keberanian petugas dan relawan wajib ditopang sistem perlindungan yang memadai,” ujarnya.

Di luar upaya pemadaman, Rajiv mendesak pemerintah menelusuri penyebab kebakaran, mengevaluasi kepatuhan pengelola kawasan, serta menindak pelanggaran berdasarkan bukti. Pemulihan kawasan terbakar dan pencegahan kebakaran berulang juga harus menjadi bagian dari penanganan.

Menurut dia, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah personel yang dikerahkan atau rapat yang digelar, tetapi dari terkendalinya api dan terlindunginya masyarakat.