DPR Minta Prabowo Buka Data 52 Perusahaan Terkait Kebakaran Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IV DPR mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas hingga pertengahan Oktober 2026. Pemerintah juga diminta membuka data perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta pemerintah mengungkap identitas 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal Malaysia dan Singapura serta dikaitkan dengan karhutla di Indonesia.

Desakan itu muncul di tengah jatuhnya korban jiwa, meningkatnya gangguan kesehatan akibat kabut asap, serta kerusakan lingkungan. Alex mengingatkan, Indonesia jangan sampai kehilangan predikat sebagai paru-paru dunia dan justru dicap sebagai perusak paru-paru.

“Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya. Seorang anak kehilangan ayah. Bahkan, tanaman dan satwa langka juga musnah. Mau sampai kapan kita seperti ini,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Keprihatinan Alex menyusul tewasnya empat orang saat memadamkan karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026). Dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif.

Menurut Alex, karhutla bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman serius bagi keselamatan manusia. Dampaknya juga meluas hingga ke negara tetangga akibat kabut asap yang melintasi perbatasan.

Alex menilai pernyataan Prabowo yang menyebut karhutla sebagai “terorisme ekologi” dalam rapat terbatas pada 16 September 2026 sudah tepat. Namun, dia mengingatkan agar pernyataan tersebut diikuti langkah konkret untuk mengatasi kebakaran.

“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujarnya.

Salah satu langkah yang didesak Alex adalah membuka data perusahaan yang teridentifikasi memiliki keterkaitan antara konsesi lahan dan titik panas kebakaran. Dia menyoroti data yang diungkap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace Indonesia mengenai 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura.

“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” tegas politikus PDIP tersebut.

Alex juga menyoroti beredarnya meme tentang kabut asap atau “jerebu” di negara tetangga. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperburuk citra Indonesia di mata dunia jika karhutla tidak segera ditangani.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Alex, hingga 12 Oktober 2026 tercatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak. Sebanyak 62.400 kasus atau 22,5 persen di antaranya menimpa anak berusia di bawah lima tahun.

Alex juga menyebut 324 orang mengalami luka berat dan 23 orang luka ringan akibat karhutla. Mayoritas korban tersebut berasal dari Kalimantan Tengah.

Sementara itu, berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan dalam bahan tersebut, kebakaran telah terjadi sejak awal 2026. Pada Januari hingga Juni, luas lahan terbakar tercatat berkisar 107.465 hingga 202.004 hektare.

Memasuki Juli, titik api meluas ke sejumlah wilayah, termasuk Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Pada Agustus, krisis semakin meningkat seiring lonjakan luas area terbakar di sejumlah provinsi.

Alex menilai penanganan karhutla membutuhkan dukungan teknologi dan peralatan yang memadai. Dia meminta pemerintah segera mengambil langkah lebih tegas tanpa menunggu jatuhnya lebih banyak korban.

“Kami, sebagai wakil rakyat dari PDIP, berduka yang sedalam-dalamnya pada semua korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA,” ungkapnya.

Desakan agar pemerintah mempercepat penanganan karhutla juga disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet. Dia meminta Prabowo menetapkan tenggat waktu yang jelas bagi kementerian dan lembaga terkait, lengkap dengan target penanganan yang terukur.

Menurut Slamet, kebakaran yang berlangsung berkepanjangan dan dampak asap yang meluas ke sedikitnya 17 provinsi menunjukkan perlunya langkah luar biasa dari pemerintah.

“Ini bukan bencana yang datang tiba-tiba. Peringatan sudah ada sejak Februari, ketika luas lahan terbakar melonjak hingga 20 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Jika persoalan terus berlarut, Presiden harus memastikan langkah konkret apa yang dilakukan, kapan target penanganan tercapai, dan siapa yang bertanggung jawab. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban keterlambatan negara,” ujarnya.

Slamet menyebut sekitar 3,4 juta jiwa terdampak langsung asap di tujuh provinsi episentrum. Di Kalimantan Barat, lebih dari 165 ribu kasus ISPA dilaporkan sejak Januari.

Dampak karhutla, lanjutnya, tidak hanya dirasakan masyarakat Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga meluas ke Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Kabut asap mengganggu kegiatan belajar dan aktivitas ekonomi, sementara masyarakat menghadapi risiko kesehatan serta kehilangan penghasilan.

Slamet mengingatkan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pemenuhan hak dasar masyarakat, mulai dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, hingga penghidupan yang layak.

Karena itu, Slamet meminta pemerintah menetapkan target waktu, indikator keberhasilan, dan mekanisme pelaporan berkala bagi setiap kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab menangani karhutla. Evaluasi kinerja, menurutnya, harus didasarkan pada hasil nyata, bukan sekadar rapat koordinasi atau laporan administratif.

“Presiden perlu memiliki tolok ukur objektif untuk mengevaluasi para pembantunya. Jika target tidak tercapai akibat lemahnya kinerja atau kegagalan menjalankan tanggung jawab, evaluasi jabatan harus menjadi konsekuensi serius. Jika seorang pejabat merasa tidak mampu menjalankan mandatnya, mengundurkan diri secara terhormat juga merupakan bentuk tanggung jawab,” tegasnya.

Selain mempercepat pemadaman, Slamet mendesak pemerintah memperluas layanan kesehatan bagi warga terdampak asap, menjamin keberlanjutan pendidikan, membuka data dampak karhutla secara transparan, serta memperkuat upaya pencegahan menjelang musim kemarau 2027.

“Jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai rakyat terus menghirup asap dan menghadapi ancaman kesehatan, sementara kinerja pemerintah tidak menghasilkan perubahan berarti. Presiden harus memastikan negara hadir melindungi rakyat, dan setiap pejabat bertanggung jawab atas mandat yang diberikan,” pungkasnya.