Mensesneg Dukung Budaya Bersepeda ke Kantor: Sehat dan Hemat BBM

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mendukung iniasiatif pemerintah daerah yang mendorong budaya naik sepeda menuju tempat kerja. Hal ini dilakukan untuk menghemat penggunaan energi dan bahan bakar minyak (BBM).

"Kita semua mengapresiasi adanya inisiatif-inisiatif dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, contohnya dengan mulai mendorong budaya untuk menuju ke tempat kerja menggunakan sepeda," kata Prasetyo dalam konferensi pers yang dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (1/4/2026).

Menurut dia, langkah tersebut langkah tersebut juga dapat membahwa dampak positif bagi kesehatan dan kebugaran masyarakat. Prasetyo berharap daerah-daerah lain dapat melakukan hal serupa.

"Selain mengurangi konsumsi energi dan BBM kita, tentunya ini juga membawa apa namanya efek untuk kesehatan dan kebugaran. Semoga inisiatif-inisiatif ini bisa diikuti oleh daerah-daerah yang lain," jelasnya.

Di sisi lain, Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah telah meluncurkan kebijakan transformasi budaya kerja sebagai respon terhadap kondisi geopolitik dunia. Salah satunya yakni, kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap hari Jumat bagi ASN.

"Kita mulai mengubah budaya dan bertransformasi ke depan untuk menghadapi geopolitik yang memang mempengaruhi seluruh negara di dunia," ujar Prasetyo.

Dia menilai kebijakan ini menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk efisien dalam bekerja. Selain itu, Prasetyo berharap adanya perubahan pemakaian BBM serta cara bertransportasi masyarakat.

"Saya kira ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita semua, seluruh masyarakat Indonesia untuk bagaimana kita mengefisiensikan cara bekerja kita, mengefisiensikan dan merubah bertransformasi cara bertransportasi kita, merubah pemakaian konsumsi BBM dari aktivitas kita sehari-hari," tutur Prasetyo.

Sebelumnya, Pemerintah resmi mengumumkan delapan langkah besar dalam transformasi budaya kerja sekaligus gerakan hemat energi yang akan mulai diterapkan pada 1 April 2026.

Kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur negara, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat luas, sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran serta perubahan gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

Pertama, dalam skema baru ini, aparatur sipil negara (ASN) akan mulai menjalani pola kerja fleksibel dengan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu, tepatnya setiap Jumat. Kebijakan ini berlaku baik untuk ASN pusat maupun daerah.

Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen dan mendorong peralihan ke transportasi umum serta kendaraan listrik.

Tak hanya itu, perjalanan dinas ikut dipangkas signifikan hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Sementara di ruang publik, pemerintah daerah didorong untuk memperluas pelaksanaan car-free day, baik dari sisi durasi, hari, maupun cakupan wilayah, menyesuaikan karakter masing-masing daerah.

Kedua, transformasi serupa juga diarahkan ke sektor swasta. Meski sifatnya masih berupa imbauan melalui edaran Menteri Ketenagakerjaan, perusahaan didorong menerapkan WFH dan menggalakkan efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing.

Ketiga, pemerintah menegaskan bahwa sejumlah sektor tetap harus berjalan normal dari kantor maupun lapangan. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, hingga administrasi kependudukan tetap beroperasi penuh. Sektor strategis swasta, mulai dari industri, energi, logistik, hingga keuangan, juga tidak terdampak kebijakan WFH.

Sementara di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar untuk sekolah dasar hingga menengah tetap berlangsung tatap muka lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan ekstrakurikuler.

Keempat, pemerintah juga mengajak masyarakat luas untuk ikut ambil bagian dalam gerakan ini. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti menghemat listrik di rumah dan tempat kerja, hingga beralih ke transportasi publik.

Meski ada penyesuaian pola kerja, masyarakat tetap diimbau menjaga produktivitas dan menjalankan aktivitas seperti biasa.

Kelima, kebijakan WFH ini bakal terus dievaluasi setiap dua bulan sekali. Keenam, dari sisi anggaran, kebijakan ini diproyeksikan membawa dampak besar. Penerapan WFH bagi ASN diperkirakan mampu menghemat hingga Rp6,2 triliun dari APBN.

Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga dengan potensi efisiensi mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun, yang akan dialihkan ke belanja yang lebih produktif, termasuk untuk rekonstruksi pascabencana.

Ketujuh, di sektor energi, langkah konkret juga disiapkan. Program biodiesel B50 akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026, yang diperkirakan mampu menekan penggunaan bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter.

Masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan BBM subsidi melalui sistem barcode MyPertamina, dengan pengisian wajar satu kali penuh per hari untuk kendaraan pribadi.

Sementara itu, poin kedelapan, program penyediaan makanan bergizi (MBG) juga dioptimalkan dengan skema distribusi lima hari dalam seminggu. Khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah dengan angka stunting tinggi, serta sekolah berasrama, program tetap berjalan penuh seperti biasa.