Menperin Siapkan Insentif Hybrid, dari Bebas Parkir hingga Keringanan Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji, mendorong penambahan insentif bagi kendaraan elektrifikasi, khususnya mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV).

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan industri otomotif nasional, sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM bersubsidi.

Bentuk insentif yang diusulkan tidak hanya berupa keringanan pajak, tetapi juga kemudahan administrasi, pembebasan aturan ganjil genap, hingga fasilitas parkir khusus.

Sarmuji menjelaskan, insentif nonfiskal dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tanpa harus selalu bergantung pada kebijakan perpajakan.

Bahkan, fasilitas pengisian daya juga berpeluang disediakan bagi kendaraan yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur tersebut.

"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya,” ujar Sarmuji seusai bertemu pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), di Jakarta Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, untuk mobil listrik murni alias CBU selama ini telah memperoleh sejumlah insentif, termasuk kemudahan administrasi dan pembebasan aturan ganjil genap.

Sementara itu, kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV belum memiliki skema tambahan insentif yang dirumuskan secara khusus.

"Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang PHEV dan REEV itu akan dirumuskan (penambahan) insentifnya," ungkapnya.

Sarmuji menilai, pengembangan ketiga teknologi tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi energi nasional.

Kendaraan yang mengombinasikan mesin pembakaran internal dengan sistem penggerak listrik dinilai mampu mengurangi penggunaan BBM tanpa sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pengisian daya.

Konsumsi bahan bakar yang lebih hemat dibandingkan mobil konvensional juga berpotensi memberikan keuntungan ekonomi bagi konsumen.

"Menurut saya ini sesuatu yang sangat strategis karena dengan memproduksi dan kemudian memasarkan secara lebih masif dua jenis kendaraan itu, akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Di samping juga pasti akan berakibat pada menurunnya emisi," tuturnya.

Kemenperin saat ini akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. Pasalnya, penerapan insentif nonfiskal seperti pengaturan lalu lintas dan penyediaan parkir khusus juga melibatkan kewenangan pemerintah daerah serta instansi lainnya.

"Kementerian Perindustrian pasti akan mendukung dan mengomunikasikan ini dengan stakeholder yang lain supaya industri di jenis kendaraan ini akan berkembang di masa-masa yang akan datang," tegas Sarmuji.

Selain fasilitas nonfiskal, pemerintah turut mengkaji peluang pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajak. Namun, besaran insentif untuk mobil hybrid, PHEV, dan REEV tidak harus sama dengan yang diberikan kepada BEV.

"Keringanan pajaknya tidak harus sama. Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh. Karena manfaatnya juga sama-sama dirasakan, baik untuk masyarakat maupun negara,” jelasnya.

Dari sisi manufaktur, Sarmuji menilai kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV memiliki keunggulan karena masih menggunakan sejumlah komponen mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE).

Kondisi ini memungkinkan industri komponen otomotif nasional beradaptasi secara bertahap tanpa harus mengubah seluruh proses produksi.

Pemerintah pun menargetkan pembahasan penambahan insentif dapat dipercepat dan diupayakan terealisasi pada tahun ini.

"Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini," tukasnya.