Izin 6 Perusahaan Kembali Dibekukan Buntut Karhutla, Ini Daftarnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali membekukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau konsesi enam perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Total kini sudah 32 perusahaan yang dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin konsesi karena terkait karhutla.

"Sudah ada 26 perusahaan yang kami cabut, kami bekukan, dan pemaksaan pemulihan ekosistem. Pada hari ini kami umumkan kembali pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan terhadap 6 perusahaan," kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Jadi total per hari ini sudah ada 32 perusahaan yang kena sanksi administratif di sektor kehutanan," sambungnya.

Dia menyampaikan bahwa pembekuan izin tersebut merupakan tindaklanjut dari dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Raja Juli menyampaikan Prabowo memerintahkan agar hukum tak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

"Sekali lagi sesuai dengan perintah Bapak Presiden, kami lakukan pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem terhadap 6 perusahaan yang tadi saya sebutkan," ujar dia.

Raja Juli membuka kemungkinan membawa enam perusahaan ke arah pidana apabila terbukti berkaitan dengan karhutla. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

"Sementara itu, kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan ini juga akan berproses secara pidana apabila memang ada indikasi ke arah sana. Kemarin malam saya bertemu dengan Bapak Kapolri, kami sudah laporkan bahwa sekarang sedang berproses di kami Kementerian Kehutanan," jelas Raja Juli

Dia menuturkan Kementerian Kementerian Kehutanan bersama dengan TNI-Polri, BNPB, BMKG, BPBD, Manggala Agni, Kementerian Pertanian dan Masyarakat Peduli Api tak hanya memadamkan api. Namun, juga memiliki mandat untuk melakukan penegakan hukum.

​"Clear perintah Bapak Presiden, bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak saja mengena kepada orang-orang kecil, petani-petani kecil, tetapi juga kepada korporasi," pungkas Raja Juli.

​

Berikut 6 perusahaan yang kena sanksi administrasi berupa PBPH:

​1. PT Hasil Kalimantan Jaya di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Luas konsesi PBPH 36.745 hektar dengan lahan terbakar seluas 4.803 hektar.

​2. PT Taiyoung Engreen di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Luas konsesi 59.810 hektar, luas terbakar 1.049 hektar.

​3. PT Hutan Produksi Lestari di Kapuas, di Kalimantan Tengah juga, dengan luasan konsesi PBPH 10.050 hektar, terbakar 718 hektar.

​4. PT Ramang Agro Lestari dengan luas konsesi 13.580 hektar dengan luas terbakar 420 hektar.

​5. PT Puspa Warna Cemerlang seluas 12.920 hektar.

​6. PT Sinergi Hutan Sejati seluas 68.285 hektar dengan terbakar 193 hektar.

​