Kejagung Geledah 14 Lokasi terkait Korupsi Tambang Samin Tan, Ini Alat Bukti yang Diamankan

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menggeledah 14 lokasi diduga terkait korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan Samin Tan. Dari total 14 lokasi, 10 lokasi di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Mulai dari kantor PT AKT, PT MCM, rumah tersangka ST, hingga rumah saksi.

Sementara itu, sebanyak 3 lokasi yang terdiri dari kantor PT AKT , kantor KSOP, dan kantor kontraktor tambang PT ARTH di Kalimantan Tengah. Lalu, di Provinsi Kalimantan Selatan penggeledahan dilakuman di kantor PT MCM.

"Bahwa tim penyidik Gedung Bundar telah melakukan kegiatan beberapa penggeledahan dan proses penyitaan di beberapa tempat. Di antaranya di wilayah Jawa Barat, di wilayah DKI, di wilayah Kalimantan Tengah, dan di wilayah Kalimantan Selatan," jelas Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna kepada wartawan, Senin (30/3/2026).

Berdasarkan hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah barang bukti, termasuk alat berat, dokumen dan alat bukti elektronik.

"Dari hasil penggeledahan dan penyitaan, saat ini sudah dikumpulkan beberapa barang bukti, baik itu berupa dokumen maupun juga alat bukti elektronik, juga beberapa alat berat di lokasi tambang, kendaraan-kendaraan," jelas Anang.

Kejagung masih mendalami dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam perkara ini. Ia menegaskan, penyidik sudah mengantongi barang bukti dan identitas penyelenggara yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

"Yang jelas dalam tahap ini penyidik sudah mendalami, sudah mengantongi barang bukti tentunya. Dan pendalaman tetap akan dilakukan, tidak usah khawatir akan menghilangkan (barang bukti), sudah diperhitungkan oleh teman-teman penyidik," ungkap Anang.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyimpangan pengelolaan pertambangan. ST diketahui merupakan beneficial owner atau pengelola PT AKT yang diduga beroperasi secara ilegal sejak 2017 hingga 2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa PT AKT sebelumnya merupakan perusahaan tambang batu bara yang beroperasi berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Namun, izin perusahaan tersebut telah dicabut sejak 2017.

Ia menyebut perusahaan tambang tersebut tetap beroperasi meski statusnya ilegal atau tidak sah.

"PT AKT masih tetap terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai dengan 2025," kata Syarief di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (28/3/2026) dini hari.