Pemerintah Inggris Minta Maaf atas Praktik Adopsi Paksa Bayi

Liputan6.com, London - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Kamis (3/7/2026) secara resmi meminta maaf atas peran negara dalam praktik pemisahan puluhan ribu ibu yang belum menikah dari bayi mereka, yang berlangsung selama beberapa dekade hingga berakhir pada 1970-an.

Dalam pidatonya di Parlemen, Starmer menyatakan pemerintah "sangat menyesal dan dengan sepenuh hati meminta maaf" atas apa yang ia sebut sebagai "noda dalam sejarah kita".

Diperkirakan sekitar 185.000 bayi yang lahir dari ibu yang belum menikah di Inggris dan Wales diadopsi sepanjang 1949 hingga 1976. Selama bertahun-tahun, para pegiat memperjuangkan pengakuan bahwa para perempuan tersebut ditekan, ditipu, bahkan diancam agar menyerahkan bayi mereka untuk diadopsi.

Sebelum menyampaikan permintaan maaf itu, Starmer bertemu dengan sekelompok pegiat kampanye. Mereka kemudian menyaksikan pidatonya dari galeri publik House of Commons.

Menurut Starmer, banyak perempuan pada masa itu dipaksa, diintimidasi, atau disesatkan hingga merasa tidak memiliki pilihan selain menyerahkan bayi mereka untuk diadopsi.

"Anak-anak tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka tidak diinginkan, sementara para ibu diyakinkan bahwa bayi mereka akan menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa kehadiran mereka," kata Starmer seperti dilaporkan Associated Press.

"Kepada setiap orang yang terdampak, kami menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan mendalam."

Selain menyampaikan permintaan maaf, Starmer juga mengumumkan sejumlah bentuk dukungan bagi para ibu dan anak yang terdampak, termasuk kemudahan mengakses arsip adopsi serta layanan kesehatan mental.

Inggris menjadi salah satu dari sejumlah negara yang kini menghadapi warisan norma sosial, praktik keagamaan, dan kebijakan pemerintah yang selama puluhan tahun menstigma perempuan yang hamil di luar nikah. Banyak dari mereka ditempatkan di berbagai institusi selama masa kehamilan, sementara bayi yang mereka lahirkan kemudian diserahkan untuk diadopsi oleh pasangan suami istri.

Usai pidato Starmer, sejumlah anggota parlemen di House of Commons menyampaikan kisah pribadi mereka.

Anggota parlemen dari Reform UK, Sarah Pochin, menahan tangis saat menceritakan bahwa ibunya "ditekan untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi" melalui proses yang ditangani gereja.

"Saya baru mengetahui hal itu setelah ibu saya meninggal. Ia membawa rahasia itu hingga akhir hayatnya," ujar Pochin.

Ia menambahkan bahwa setelah melalui perjuangan panjang, dirinya akhirnya berhasil menemukan dan menghubungi saudara laki-lakinya.

Ann Keen, mantan menteri kesehatan yang bayinya diserahkan untuk diadopsi pada 1966 ketika usianya baru 17 tahun, mengatakan permintaan maaf tersebut menjadi bagian dari proses membebaskan dirinya dari rasa malu yang selama ini dipikul.

"Kami membutuhkan permintaan maaf ini karena selama ini kami selalu dituduh telah menyerahkan bayi kami, padahal kenyataannya bukan demikian," kata Keen kepada BBC. "Kini kami akhirnya memiliki kesempatan untuk benar-benar meluruskan kesalahan ini."

Pada 2022, Joint Committee on Human Rights di Parlemen Inggris menyatakan negara seharusnya meminta maaf atas "rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh lembaga-lembaga publik serta aparatur negara yang menggiring para ibu ke dalam adopsi yang tidak mereka kehendaki."

Pemerintah semiotonom Skotlandia dan Wales kemudian menyampaikan permintaan maaf pada tahun berikutnya. Namun, pemerintah Inggris yang saat itu dipimpin Partai Konservatif menolak melakukan hal serupa dengan alasan negara "tidak secara aktif mendukung praktik-praktik tersebut."

Meski demikian, Starmer menegaskan praktik adopsi paksa tersebut merupakan akibat dari sistem yang telah mengakar di berbagai lembaga, mulai dari pemerintah daerah, institusi keagamaan, hingga layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

"Negara bertanggung jawab atas sistem yang didanai dan dilegitimasinya sehingga memungkinkan praktik-praktik tersebut terjadi," kata Starmer.

Permintaan maaf dari pemerintahan Partai Buruh itu disampaikan dua pekan setelah Gereja Inggris (Church of England) juga meminta maaf atas perannya dalam praktik adopsi paksa.

Uskup Agung Canterbury Sarah Mullally mengatakan, "Kami sungguh-sungguh meminta maaf atas rasa sakit, trauma, dan stigma yang dialami—dan hingga kini masih dirasakan—oleh banyak orang akibat praktik adopsi di rumah-rumah penampungan yang dikelola atau berafiliasi dengan Gereja Inggris."

Di Amerika Serikat, periode tiga dekade setelah Perang Dunia II dikenal sebagai "Baby Scoop Era". Pada masa itu, lebih dari 1,5 juta bayi diserahkan untuk diadopsi antara 1945 hingga 1973. Sementara itu, jumlah ibu yang dikirim ke rumah bersalin sebelum melahirkan agar bayi mereka kemudian diserahkan untuk diadopsi tidak pernah diketahui secara pasti.

Pada 2013, perdana menteri Australia saat itu, Julia Gillard, menyampaikan permintaan maaf nasional yang bersejarah atas praktik adopsi paksa di negara tersebut serta "warisan rasa sakit dan penderitaan seumur hidup" yang ditimbulkannya.

Sementara itu, Irlandia hingga kini masih berupaya menyelesaikan dampak dari praktik rumah-rumah penampungan ibu dan bayi yang dahulu dikelola Gereja Katolik. Di rumah-rumah penampungan itu, puluhan ribu perempuan pernah hidup dalam kondisi yang kerap tidak manusiawi. 

Hasil penyelidikan pada 2021 menemukan sekitar 9.000 anak meninggal dunia di 18 rumah penampungan ibu dan bayi sepanjang Abad ke-20.

Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin kemudian menyampaikan permintaan maaf atas "kesalahan besar yang berdampak mendalam dan lintas generasi" yang dialami para ibu beserta bayi mereka yang pernah tinggal di rumah-rumah penampungan tersebut.