Ini Alasan DPR Usulkan Adies Kadir Jadi Hakim MK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya sepakat untuk mengusulkan Adies Kadir menjadi Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran calon sebelumnya, yakni Inosentius Samsul akan mendapatkan penugasan lain.

Dia mengatakan, pengusulan calon Hakim MK dari lembaga DPR itu perlu dilakukan untuk menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang akan pensiun pada 5 Februari mendatang. Adapun Inosentius sudah mendapatkan penugasan baru sejak pekan lalu.

"Teman-teman sudah saksikan sendiri pak, apa namanya Pak Adies Kadir dipilih dan disetujui secara aklamasi oleh teman-teman dan tadi di paripurna," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026), seperti dilansir Antara.

Menurutnya, pencalonan Adies Kadir merupakan pertimbangan dari seluruh anggota Komisi III DPR. Dia yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPR pun tercatat sebagai anggota Komisi III DPR.

Habiburokhman juga menyampaikan, Adies Kadir sudah mengundurkan diri dari Partai Golkar dan juga dari keanggotaannya di DPR.

Namun, Habiburokhman juga tidak mengetahui tepatnya kapan Adies mengundurkan diri dari Partai Golkar.

"Saya enggak tahu, yang jelas (mundur) sebelum kita setujui kemarin," katanya.

Sebelumnya, DPR menggelar Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, dengan agenda penetapan calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan calon Deputi Bank Indonesia. DPR pun menyetujui Adies Kadir yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPR RI untuk menjadi Hakim MK yang berasal dari DPR.

"Apakah dapat disetujui?," tanya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat memimpin rapat paripurna, yang dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026), seperti dilansir Antara.

Selain itu, rapat paripurna juga sepakat untuk mencabut Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR/1/2025-2026 tentang persetujuan DPR terhadap pergantian hakim konstitusi, yang sebelumnya sempat mencalonkan Inosentius Samsul.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman selaku komisi yang memproses pencalonan itu mengatakan, perlu adanya penguatan dalam lembaga MK untuk menjaga marwahnya, dengan kembali pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang hakiki.

Dia menilai, MK memerlukan sosok hakim konstitusi dengan pemahaman hukum yang komprehensif, serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum.

"Sehingga dapat menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah MK," kata Habiburokhman.