Warga Sumbang Banyumas Jateng Tolak Aktivitas Tambang di Kaki Gunung Slamet

Liputan6.com, Jakarta - Sekitar 100 warga dari Kecamatan Sumbang yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumbang menyampaikan penolakannya pada aktivitas pertambangan di kaki Gunung Slamet yang masuk kedalam wilayah Desa Gandatapa, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) karena nilai merusak lingkungan.

Penolakan tersebut dilakukan dengan mendatangi area pertambangan yang lokasinya berada di batasan Desa Gandatapa dan Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah.

Tidak hanya itu, aksi tidak diisi hanya dengan orasi, tetapi juga melakukan pengecekan kondisi lahan yang rusak akibat penambangan pasir hitam dan juga diakhiri dengan melakukan pemasangan spanduk penolakan aktivitas pertambangan di pagar atau di pintu masuk area tambang.

Koordinator dari Aliansi Msyarakat Peduli Sumbang yaitu, Eka Wisnu menyampaikan bahwa penolakan tersebut merupakan bentuk dari solidaritas warga Sumbang pada masyarakat desa dari Gentapa, yang langsung merasakan aktivitas pertambangan.

Dalam hal tersebut, aksi penolakan dilakukan dengan pemasangan terhhadap spanduk sebagai simbol sikap dawarga dan terhadap keberadaan tambang.

Eka juga menegaskan bahwa warga bukan menolak aturan baru dari kebijakan pemerintah, melinkan juga mempertimbangkan dampak jangka yang panjang dan aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidip bagi generasi mendatang.

"Kita sifatnya bersolidaritas dengan warga Gandatapa pada khususnya untuk memasang spanduk yang pada intinya adalah menolak tambang, karena dampaknya sangat dirasakan, apalagi untuk generasi kita ke depan. Anak cucu kita semua bisa diwarisi bencana," ujar Eka, dikutip dari Antara, Selasa (13/1/2026).

Menurut Eka, dampak nyata yang bisa dirasakan itu adalah mesyarakat yang kerusakan infrastruktur jalan yang terjadi dengan jangka waktu yang singkat.

Yang ternyata, lanjut dia, jalan tersebut sebelumnya baru diperbaiki, namun kembali rusak di beberapa titik yang disebabkan oleh aktivitas kendaraan berat yang selalu melintas dari kawasan tambang.

"Jalan-jalan cepat rusak, dan sementara jalan rusak itu tidak pernah dari pihak tambang sendiri yang menyentuh untuk perbaikan, semua hanya menunggu anggaran dari pemerintah. Ini baru beberapa bulan sudah ada yang rusak," ucap Eka.

Selain infrastruktur, penurunan daepi menjadi keluhan serius warga karena sangat berpengaruh pada kebutuhan rumah tangga dan pertanian.

Eka juga menilai kondisi tersebut akan semakim memburuk kalau aktivitas penambangan masih tanpa pengawasan dan evaluaasi secara ketat.

Menurutnya, di depan area tambang dan sekarang terpasang tanda untuk peringatan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

Republik Indonesia menunjukkan bahwa area tersebut sedang dalam diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, tetapi aktivitas pertambangan terus berjalan seperti biasanya.

"Pengawasan dari KLH ada, tapi aktivitas penambangan tetap berjalan seperti biasa. Kita ini bukan alergi aturan, tapi yang kita pertimbangkan justru efek dan dampak jangka panjangnya," ucap Eka.

Eka juga mengatakan bahwa harapan utamanya untuk warga yang bergabung dalam aliansinya tersebut adalah penutupan total untuk aktivitas tambang di wilayah itu.

Menurutnya dengan tegas, penutupan sementara seperti yang sudah pernah ada, belum cukup untuk menjawab keresahan dari masyarakat sekitar.

Karena itu, solusi untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi dengan menutup total aktivitas tambang tersebut.

"Harapan dari warga, tambang ini ditutup total. Sampai sekarang belum ada tindakan penutupan, masih dalam tahap-tahap berikut dan aktivitas masih jalan," jelas Eka.