Optimalisasi Ruang Fiskal Demi Keberlanjutan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2026, ruang fiskal Indonesia berada di tekanan yang semakin kuat saat pemerintah memberikan target pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang menembus sampai 8 oersen.

Dilansir dari Antara, Selasa (6/1/2025), dengan belanjaan dari negara sekitar Rp 3,842 teriliun dan pendapatan negara mencapai Rp 3,153 triliun, defisit anggaran tersebut dijaga sekitar 2,6-2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Secara nominal yang disebutkan, angkaa tersebut memberikan sinyal kebijakan fiskal yang ekspansif, tetapi secara struktural ruang fiskal yang benar-benar fleksibel relatif terbatas karena sebagiannya besar belanja sudah terikat pada kewajiban rutin seperti bunga utang, nelanja pegawai, subsidi, dan transfer ke daerah.

Hal tersebut membuat kapasitas APBN untuk menjadi yang utama dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi menghadapi keterbatasan yang tidak kecil.

Target pertumbuhan yang ditetapkan 8 persen mensyaratkan dorongan investasi, produktivitas, dan meniptakan lapangan kerja yang skala nya jauh lebih besar.

Ruang fiskal selanjutanya tersisa arahan untuk mendukung program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tahun ini, tekanan terhadap ruang fiskal meningkat karena adanya program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyerap ratusan triliun rupiah.

Program-program tersebut berpotensi memperbaiki kualitas usmber daya manusia dan daya beli bagi masyarakat, namun eferknya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat bertahap dan jangka menengah, bukan lonjakan cepat.

Implikasinya, ruang fiskal tahun ini lebih dapat dipahami bukan dari besaran nominal tertentu, tetapi dari tingkat keleluasan pemerintah dalam mengatur ulang prioritas belanja.

Secara faktual untuk mengejak target petumbuhan 8 persen semata-mata lewat APBN 2026 akan sangat berat, bahkan lebih cenderung tidak realistis jika mengandalkan ruang fiskal  yang ada pada saat ini.

APBN tetap penting sebagai pusat stabilitas dan katalis awal, tetapi juga pencapaian target tersebut lebih bergantung pada reformasi struktural, peningkatan iklim investasi, efektivitas belanja negara, dan juga penerimaan pajak agar ruang fiskal dapat diperluas.

Karena itu, tanpa ada perbaikan kualitas belanja dan perluasan berbasis penerimaan, maka ruang fiskal 2026 lebih berfungsi menjaga momentum pertumbuhan agar tidak melambat.

Fondasi fiskal yang diturunkan dari periode sebelumnya menjadi titik awal kemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam APBN tahun lalu, pemerintah menetapkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persenn inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar rupiah sekitar Rp15.000 per dolar AS.

Pendapatan dan belanja, negara ditargetkan sebesar Rp3.005 triliun, dengan penerimaan perpajakan Rp 2,491 Triliun dan PNBP sekitar Rp 513 Triliun. Belanja dari negara dirancang mencapai Rp3.621 triliun, sehingga defisit ditetapkan menjadi 2,53 persen terhadap PDB.

Pada realisasinya, sampai bulan September 2025 lalu, defisit APBN tercatat sekitar Rp317 triliun atau 1,5 persen PDB, degan pendapatannya yang teralisasi sekitar Rp 1,900 Triliun dan belanja negara lebih dari Ep2.270 Triliun, dilansir dari Antara.

Tekanan penerimaan akibat normalisasi harga komoditas global dan perlabat ekonomi dunia membuat ruang fiskal menjadi selektif.meski begitu di bawah 40 persen PDB, mencerminkan disiplin fiskal yang masih kuat.

Ekonomi Universitas Gajah Mada, Rijadh Djatu Winardi menilai, kondisi ini masih aman secara makro. 

"Defisit APBN Indonesia masih dalam batas aman, namun efektivitas bahwa menjadi kunci utama agar fiskal berdampak pada pertunbuhan ekonomi," ucap Rijadh.

Pandangan seperti ini yang menegaskan bahwa fondasi fiskal yang relatif sehat tetap memerlukan kuralitas belanja.

Terget pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang direncanakan oleh Presiden menjadi penanda perubahan orientasi kebijakan dalam ekonomi nasional.

Jika selama satu dekade terakhir Indonesia relatif berada pada pola pertumbuhan moderat di kisaran 5 persen, maka target ini menuntut akselerasi yang jauh lebih agresif, termasuk pada investasi, produktivitas, dan industrialisasi.

Untuk tahun ini menjadi krusial karena pada fase ini penuh yang akan dijalani setelah masa transisi dari tahun 2025, di mana, Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya akan dihadapkan pada berbagai tantangan menjafa kesinambungan fiskal sekaligus mendukung lompatan pertumbuha n yang ditargetkan.

Dengan gaya kepemimpinan Purbaya yang dikenal sebagai ekonomi makro dengan perhatian kuat pada stabilitas dan kredibilitas kebijakan, dalam berbagai pernyataan publiknya seoanjang tahun 2025 lalu, Purbaya menekankan bahwa ruang fiskal harus dikelola secara hari-hati dan prporsional.

Kerangka Ekonomi Makor dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2026 menunjukkan pendekatan tersebut. Pemerintyah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen, inflasi 2,0-2,5 persen, nilai rupiah sekitar Rp 15.000 per dolar AS, serta defisit fiskal di kisaran 2,6-2,8 persen PDB.

Pendapatan negara dirpoyeksikan sekitar Ep3.150 Triliun, sementara belanja negara direncanakan sekitar Rp3.840 triliun, dengan defisit nominal yang mendekati Rp 690 Triliun.