Eks Wamenlu RI Dino Patti Djalal: Perlakuan AS ke Presiden Maduro Menandakan Hukum Rimba

Liputan6.com, Jakarta - Eks Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dino Patti Djalal, bersuara ihwal tindakan Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Menurut dia, peristirwz tersebut menandakan kembalinya hukum rimba ketimbang hukum internasional.

"Invasi militer & penangkapan/penculikan Presiden Venezuela Maduro oleh AS menandakan bahwa hukum rimba telah gantikan hukum internasional. Negara yg kuat merasa berhak melakukan aksi "semau gue" terhadap negara lain," kata Dino seperti dikutip dari akun X pribadinya, Minggu (4/1/2026).

Dino pun menilai, apa yang dilakukan Amerika Serikat adalah penanda bahwa situasi dunia saat ini sudah masuk ke dalam dangerous world order.

"Bagaimana sikap DK PBB? Sikap G7?Bagaimana sikap Amerika Latin? Bagaimana sikap Indonesia? Ujian bagi polugri (politik luar negeri) bebas aktif yang berlandaskan pada prinsip," tegas Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini.

Dino menambahkan, menurut CSIS di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan, ke depan AS akan ikut membangun Venezuela dengan fokus pada sektor minyak.

"CSIS adalah thinktank paling terkemuka di AS. Jelaslah, motivasi utama operasi regime change Trump terhadap Presiden Maduro adalah untuk keamanan energi AS, bukan faktor lain (demokrasi + narkoba)," Dino menandasi.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak Amerika Serikat untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, yang ditangkap dalam sebuah operasi militer, Sabtu (3/1/2026).

Anwar menyatakan bahwa penangkapan Maduro merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional.

“Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya telah ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat yang berskala besar dan tidak lazim,” kata Anwar di akun X miliknya.

“Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat. Presiden Maduro dan istrinya harus segera dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya,” tegasnya.

Anwar berpandangan bahwa, apa pun alasannya, penggulingan secara paksa terhadap seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal telah menciptakan preseden yang berbahaya.

Ia menekankan bahwa langkah semacam itu mengikis batasan-batasan mendasar dalam penggunaan kekuasaan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum yang menopang tatanan internasional.

“Merupakan hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah, perubahan kepemimpinan secara tiba-tiba yang dipaksakan melalui kekuatan eksternal justru akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat, terlebih di sebuah negara yang telah lama bergulat dengan kesulitan ekonomi berkepanjangan dan tekanan sosial yang mendalam,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Malaysia memandang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai prinsip yang sangat penting dalam menjaga hubungan damai antarnegara.

Keterlibatan yang konstruktif, dialog, dan de-eskalasi, lanjut Anwar, tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan rakyat Venezuela memperjuangkan aspirasi sah mereka tanpa menimbulkan penderitaan tambahan.