Mendagri Sebut Belanja Tak Terduga Sudah Dikirim ke Daerah Bencana: Rp 60 Miliar untuk 3 Provinsi, Rp 208 Miliar ke 52 Kabupaten/Kota

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp 268 miliar sudah dikirimkan ke daerah-daerah Sumatra yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Dia menjelaskan Rp 60 miliar ditransfer ke pemerintah provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dimana masing-masing mendapat Rp 20 miliar. Sementara itu, Rp 208 miliar disalurkan untuk 52 kabupaten/kota terdampak bencana.

"Untuk anggaran BTT yang Bapak sudah tambahkan, totalnya Rp 268 miliar. Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk. Terima kasih kepada Pak Mensesneg yang langsung bergerak cepat Pak langsung ke rekening, Pak. Karena memang semuanya masih jalan Pak perbankannya Pak," jelas Tito saat mengikuti sidang kabiner paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (15/12/2025).

"Jadi ada Rp 60 miliar tiga provinsi, kemudian Rp 208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota. Semuanya sudah masuk," sambungnya.

Dia mengaku sudah memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar dana tersebut dipriorotaskan untuk kebutuhan individual pengungsi. Pasalnya, kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng sudah disalurkan oleh pemerintah pusat.

"Tapi yang kecil-kecil seperti pakaian, sabun, sampo, keperluan wanita, keperluan bayi, dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak," ujarnya.

Tito menuturkan dirinya juga telah meminta kepala daerah lain untuk ikut menyalurkan bantuan. Menurut dia, ada Rp46 miliar yang diberikan berbagai daerah untuk membantu penanganan bencana Sumatra.

"Karena akhir tahun ada yang masih memiliki sisa lebih anggaran. Itu ada total semuanya yang termonitor kami langsung itulah Rp46 miliar, Pak, yang diberikan langsung," tutur Tito.

Di sisi lain, kata dia, ada daerah yang mengirimkan tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian langsung ke kabupaten/kota yang dianggap paling terdampak. Salah satunya, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatra Utara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan telah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Prabowo menyebut anggaran tersebut berasal dari hasil efisiensi atau penghematan yang dilakukan pada awal pemerintahan.

"Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri para menteri-wamen di Istana Negara Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo lalu menyinggung saat dirinya dimaki-maki dan didemo karena kebijakan efisiensi anggaran. Padahal, kata dia, kebijakan efisiensi diatur dalam ayat 4 Pasal 33 UUD 1945.

"Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi," ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi korupsi dan kebocoran. Dari kebijakan efisiensi, pemerintah memiliki anggaran untuk menangani dampak banjir di Sumatra.

"Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang," tutur Prabowo. 

Dia menyebut pemerintah mengirimkan dana operasional taktis sebesar Rp 20 miliar untuk gubernur yang wilayahnya terdampak bencana. Sedangkan, bupati/walikota di 52 kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar.

"Dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua semua kabupaten. Sudah sampai semua. Ini sangat penting, karena bupati-bupati bisa mengambil tindakan segera," pungkas Prabowo.