Mendagri Ungkap 97 Sekolah di Sumatera Harus Direlokasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga  Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian mengatakan, puluhan sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus direlokasi.

"Ada 97 titik sekolah yang harus direlokasi karena tanahnya ada yang hilang kena longsor, kena banjir atau di daerah yang rawan sehingga memang harus dipindahkan," kata dia dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Untuk mendukung proses relokasi sekolah, pemerintah perlu menyiapkan kebutuhan di lokasi baru, termasuk pengadaan tanah dan perbaikan akses jalan.

"Perlu ada koordinasi dengan pemda untuk pengadaan tanahnya, lalu akses jalan menuju sekolah juga perlu diperbaiki," ungkap Tito.

Sementara proses relokasi disiapkan, rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah terdampak lainnya masih berlangsung. Progres pengerjaan di setiap sekolah pun berbeda, mulai dari yang telah rampung hingga yang masih berada pada tahap awal.

"Ada yang sudah selesai 100 persen, ada juga yang masih 70 sampai 99 persen. Yang di bawahnya pun ada," ujar Tito.

Tito juga mengungkapkan, hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan pembelajaran.

Dia menilai keberlanjutan proses belajar mengajar menjadi salah satu capaian penting dalam pemulihan pendidikan pascabencana. Meski jumlah sekolah terdampak mencapai ribuan, proses pembelajaran telah kembali berjalan di seluruh sekolah terdampak.

"Tadi good news-nya tidak ada yang total semuanya di tenda seperti dulu. Sudah selesai, tinggal dua saja yang masih sebagian di tenda karena tidak mencukupi," kata Tito.

Ia mengatakan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tetap perlu dilakukan mengingat masih terdapat sejumlah sekolah yang menghadapi kendala pembangunan. Perbedaan kondisi geografis, kerusakan akses, ketersediaan material, hingga bencana susulan turut memengaruhi kecepatan pemulihan di setiap daerah.

"Jadi memang sekali lagi jumlahnya karena jumlahnya masif yang 4.922 [sekolah], tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat," jelas Tito.

Untuk mempercepat penyelesaian sekolah tersebut, Tito meminta adanya pendampingan intensif, khususnya terhadap sekolah dengan progres fisik di bawah 50 persen.

Satgas PRR juga akan mengoordinasikan berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah (Pemda) bersama kementerian/lembaga terkait.