Indonesia Gebrak Panggung COP30 Brasil dengan Strategi Kehutanan Sosial dan Solusi Alam Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Diplomasi iklim global yang berlangsung di jantung hutan Amazon, Belem, Indonesia tampil sebagai salah satu kekuatan utama yang membawa narasi berbeda.

Delegasi Indonesia tidak hanya datang dengan janji-janji angka pengurangan emisi, melainkan dengan bukti empiris bahwa pemberdayaan masyarakat di tingkat tapak adalah kunci jawaban krisis iklim.

Melalui Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30), Indonesia secara tegas memproklamirkan komitmennya untuk menjadikan Perhutanan Sosial dan Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions atau NbS) sebagai tulang punggung strategi iklim nasional dan kawasan Asia Tenggara.

Langkah ini dinilai strategis mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yang kini sedang bertransformasi dari pendekatan konservasi sentralistik menuju pengelolaan kolaboratif yang inklusif.

Di Paviliun Indonesia yang riuh oleh diskusi antarnegara, delegasi RI menyoroti bagaimana hutan di kawasan ASEAN bukan sekadar penyerap karbon pasif, tetapi entitas hidup yang menopang ekonomi jutaan rakyat.

Misi ini dibawa langsung oleh perwakilan Kementerian Kehutanan yang menekankan bahwa perlindungan lingkungan tidak harus mengorbankan kesejahteraan ekonomi, sebuah pesan yang sangat relevan bagi negara-negara Selatan (Global South).

"Hutan-hutan ini bukan hanya ekosistem, tetapi juga fondasi mata pencaharian, identitas budaya, keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim di kawasan kita," kata Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial, Kementerian Kehutanan Julmansyah, dalam pemaparannya di Paviliun ASEAN, COP30 Belem, dikutip dari Antara.

Pernyataan ini menjadi landasan filosofis bagi diplomasi Indonesia di Brasil, menegaskan bahwa setiap kebijakan iklim yang mengabaikan faktor manusia di dalamnya dipastikan akan gagal.

Keterlibatan Indonesia di COP30 kali ini terasa lebih berbobot dengan fokus pada implementasi nyata. Delegasi Indonesia memamerkan keberhasilan program Perhutanan Sosial yang telah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara.

Program ini tidak hanya berhasil menekan laju deforestasi di titik-titik rawan konflik tenurial, tetapi juga menciptakan ekonomi baru berbasis komoditas hutan bukan kayu.

Di hadapan audiens internasional, Indonesia menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan hak kelola, mereka menjadi garda terdepan yang paling efektif dalam mencegah pembalakan liar dan kebakaran hutan, karena hutan tersebut adalah "sumber nasi" mereka.

Dalam konteks regional, Indonesia juga mengambil peran kepemimpinan di ASEAN. Melalui berbagai sesi diskusi tingkat tinggi, Indonesia mendorong negara-negara tetangga untuk mengadopsi standar yang sama dalam pengelolaan hutan lestari.

Isu ini menjadi krusial mengingat ASEAN adalah rumah bagi sekitar 206 juta hektare hutan, atau hampir separuh dari total daratan kawasan tersebut.

Tanpa strategi yang terpadu, fragmentasi kebijakan antarnegara hanya akan membuka celah bagi eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, Indonesia mendesak finalisasi pedoman teknis untuk NbS dan pendekatan berbasis ekosistem (Ecosystem-based Adaptation/EbA) yang seragam di seluruh Asia Tenggara.

Atmosfer di Belem sangat mendukung narasi yang dibawa Indonesia. Sebagai tuan rumah, Brasil di bawah Presiden Lula da Silva juga memiliki visi serupa mengenai peran hutan tropis.

Koneksi antara hutan Amazon dan hutan hujan tropis Nusantara menjadi simbol kuat aliansi negara pemilik hutan. Kedua negara sepakat bahwa dunia maju harus membayar premi atas jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan tropis ini, bukan sekadar menuntut pelestarian tanpa dukungan finansial.

Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan reformasi pendanaan iklim yang lebih adil, di mana dana adaptasi harus mengalir deras ke tingkat tapak, langsung kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Masyarakat Hukum Adat yang selama ini menjaga paru-paru dunia dengan sumber daya terbatas.

Selain itu, diskusi mengenai Nationally Determined Contribution (NDC) atau target kontribusi nasional juga menjadi sorotan.

Indonesia menegaskan bahwa target pengurangan emisi yang ambisius dalam NDC terbarunya sangat bergantung pada keberhasilan sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Dalam skenario ini, sektor kehutanan ditargetkan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya pada tahun 2030.

Strategi untuk mencapai ini bukan dengan memagari hutan dari manusia, melainkan dengan mengintegrasikan kegiatan ekonomi produktif yang ramah lingkungan, seperti agroforestri dan silvofishery, ke dalam kawasan hutan.

Pada akhirnya, kehadiran Indonesia di COP30 bukan sekadar partisipasi rutin, melainkan sebuah pernyataan sikap. Di tengah skeptisisme global terhadap efektivitas konferensi iklim yang sering kali terjebak dalam janji manis, Indonesia membawa "oleh-oleh" berupa model kerja nyata.

Bahwa solusi krisis iklim tidak selalu harus berupa teknologi canggih dari Barat, tetapi bisa berakar dari kearifan lokal dan manajemen sosial yang tepat di Timur.

Dengan memperkuat posisi tawar melalui aliansi ASEAN dan negara pemilik hutan tropis lainnya, Indonesia berharap COP30 di Belem akan melahirkan keputusan pendanaan yang konkret untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang berkeadilan.

Kehutanan sosial kini bukan lagi sekadar program pinggiran dalam kebijakan nasional Indonesia, melainkan telah bertransformasi menjadi strategi utama (mainstream) dalam diplomasi iklim regional.

Di panggung COP30, delegasi Indonesia secara rinci membedah bagaimana skema ini bekerja sebagai mesin ganda menyelamatkan ekosistem sekaligus mengentaskan kemiskinan.

Pendekatan ini menjadi sangat relevan bagi negara-negara ASEAN yang memiliki karakteristik demografis serupa, di mana jutaan penduduknya hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan, menggantungkan hidup dari sumber daya alam yang ada.

"Bersama-sama, kita dapat membangun ASEAN di mana hutan dilindungi, komunitas diberdayakan, dan masa depan iklim kita terjamin," tegas Julmansyah, menutup sesi di Paviliun ASEAN dengan optimisme bahwa model yang diterapkan Indonesia dapat direplikasi dan disesuaikan di negara tetangga.

Pernyataan ini menggarisbawahi visi Indonesia bahwa kolaborasi regional adalah kunci. Hutan di Kalimantan, misalnya, tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari kesatuan ekosistem Borneo yang mencakup Malaysia dan Brunei Darussalam.

Oleh karena itu, pendekatan Perhutanan Sosial yang sukses di satu wilayah harus ditularkan ke wilayah lain untuk menciptakan sabuk pengaman ekologis yang kokoh di Asia Tenggara.

Dalam sesi teknis di COP30, Indonesia memaparkan data keberhasilan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang telah naik kelas. Dari sekadar petani subsisten, mereka kini menjadi produsen komoditas ekspor bernilai tinggi seperti kopi, madu hutan, rotan, dan minyak atsiri, semuanya dipanen tanpa menebang pohon.

Model agroforestry menanam pepohonan kayu bersama tanaman pertanian dipromosikan sebagai solusi jitu untuk menjaga tutupan lahan tetap hijau sembari memberikan pendapatan harian dan bulanan bagi petani. Delegasi Indonesia menekankan bahwa inilah bentuk nyata dari "Ekonomi Regeneratif", sebuah sistem ekonomi yang memulihkan alam, bukan menghabiskannya.

Namun, Indonesia juga jujur mengenai tantangan yang dihadapi. Konflik tenurial atau sengketa lahan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Di sinilah peran negara hadir melalui mediasi dan pemberian akses legal kelola selama 35 tahun yang dapat diperpanjang.