Uni Eropa Puji Strategi Brasil Percepat Kesepakatan Iklim Krusial di COP30

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang berakhirnya Konfrensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) di Balem, Brasil, tensi negosiasi memuncak dengan harapan baru yang disematkan pada kepemimpinan tuan rumah.

Di tengah tarik ulur kepentingan antarnegara mengenai masa depan bahan bakar fosil dan pendanaan adaptasi, Uni Eropa (UE) secara terbuka memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah agresif Brasil di bawah Presiden Luiz Inacio da Silva yang berupa menjebatani kesenjangan antara negara maju dan berkembang demi tercapainya kesepakatan di jantung hutan Amazon.

"Luar biasa bahwa Presiden Lula mengerahkan seluruh pengaruh politiknya di balik ini," kata Komisioner Eropa untuk Iklim, Nol Bersih, dan Pertumbuhan Bersih, Wopke Hoekstra, dalam konferensi pers di pusat konvensi Hangar, Belem, dikutip dari Antara.

Pernyataan ini menegaskan dukungan blok Eropa terhadap manuver diplomatik Brasil yang dinilai berhasil menjaga momentum negosiasi tetap hidup, meskipun tantangan geopolitik global sedang memanas.

Hoekstra menyoroti bahwa keputusan strategis Lula menjadikan Belem pintu gerbang menuju hutan hujan Amazon sebagai tuan rumah adalah langkah simbolis sekaligus politis yang sangat kuat untuk mengingatkan dunia akan urgensi perlindungan alam. 

Konferensi yang berlangsung sejak 10 November hingga 21 November 2025 ini dianggap sebagai "COP Aksi" yang diharapkan dapat menerjemahkan janji-janji iklim sebelumnya menjadi langkah nyata.

Brasil, sebagai Presiden G20 tahun lalu dan tuan rumah COP30 saat ini, telah mengajukan draf teks negosiasi yang dinilai oleh banyak pengamat sebagai salah satu paket paling kohesif dalam beberapa tahun terakhir.

Draf tersebut mencakup opsi untuk pemeriksaan tahunan terhadap kemajuan pemotongan emisi serta sebuah "peta jalan" (roadmap) bersama untuk mempercepat transisi meninggalkan bahan bakar fosil sebuah isu yang menjadi titik perdebatan paling panas sejak kesepakatan COP28 di Dubai.

"UE menyambut baik kepemimpinan Brasil yang tidak hanya berfokus pada aspek mitigasi atau pengurangan emisi semata, tetapi juga menempatkan isu keadilan sosial dan ekonomi di pusat perundingan," ucap dia.

"Dalam pandangan UE, transisi energi global tidak boleh dilihat sebagai beban yang menghambat kemajuan ekonomi, melainkan sebagai peluang transformasi menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan," sambung Hoekstra.

Hal ini, kata dia, menjadi jawaban atas narasi skeptis dari beberapa pihak yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan iklim ketat akan memukul ekonomi negara berkembang.

"Mari jangan terjebak dalam ilusi bahwa pertumbuhan yang lebih rendah membantu mereka yang paling membutuhkan," ujar Hoekstra, seraya menambahkan bahwa secara historis, resesi selalu lebih dahulu berdampak pada sektor yang paling rentan.

Penekanan ini sangat krusial mengingat perdebatan filosofis yang kerap muncul di ruang sidang COP mengenai konsep degrowth (penurunan pertumbuhan ekonomi) demi lingkungan.

"Bagi UE dan Brasil, solusinya bukanlah memiskinkan dunia demi iklim, melainkan menciptakan "pertumbuhan bersih" yang memungkinkan negara-negara Selatan (Global South) untuk mengejar ketertinggalan ekonomi tanpa mengorbankan planet bumi," kata Hoekstra.

Dinamika di Belem menunjukkan pergeseran fokus yang signifikan dibandingkan konferensi sebelumnya. Jika di masa lalu perdebatan sering kali macet pada target angka semata, kali ini diskusi sangat berat pada "bagaimana" target tersebut dibiayai dan dieksekusi.

Brasil berhasil membawa narasi bahwa hutan tropis dan keanekaragaman hayati adalah aset modal alam yang harus dihargai secara finansial oleh dunia internasional.

Proposal Brasil untuk mekanisme pendanaan hutan tropis abadi (Tropical Forest Forever Facility) mendapatkan traksi, didukung oleh diplomasi Lula yang menghubungkan isu iklim langsung dengan isu kemiskinan dan kelaparan. 

"Terkait negosiasi iklim, transisi energi harus diiringi dengan pendanaan adaptasi yang signifikan, sebuah poin yang 'menjadi inti' dari negosiasi tersebut," kata Hoekstra.

Hoekstra menekankan bahwa dunia tidak bisa lagi hanya berlindung di balik janji mitigasi jangka panjang sementara dampak krisis iklim sudah menghancurkan komunitas hari ini.

Badai, banjir, dan kekeringan ekstrem yang melanda berbagai belahan dunia sepanjang tahun 2024 dan 2025 menjadi bukti tak terbantahkan bahwa adaptasi kemampuan untuk bertahan hidup di tengah iklim yang berubah memerlukan suntikan dana yang setara dengan investasi energi terbarukan.

Negara-negara paling rentan, terutama negara-negara berkembang kepulauan kecil (Small Island Developing States/SIDS), harus menjadi prioritas karena mereka sangat membutuhkan pendanaan dan jelas memiliki tanggung jawab yang lebih kecil atas krisis iklim, menurut Hoekstra.

UE telah berkomitmen untuk terus mengalirkan pendanaan iklim dan menekan mitra-mitra negara maju lainnya untuk memenuhi kewajiban mereka.

Namun, di Belem, diskusi berkembang lebih jauh menuju reformasi arsitektur keuangan global, sebuah agenda yang juga didorong kuat oleh Perdana Menteri Barbados Mia Mottley dan didukung penuh oleh Presiden Lula melalui kepemimpinan Brasil di G20.