Gubernur Riau Tersangka, PKB: Kok Bisa Terjadi Seperti Ini di Kader Kami

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal angkat suara soal kasus Gubernur Riau Abdul Wahid yang telah ditahan KPK atas kasus pemerasan.

Cucun mengaku heran mengapa kasus memalukan itu bisa terjadi pada kader PKB.

"Kita turut prihatin dan menyampaikan rasa kita juga, kepedulian, bahwa kok bisa terjadi seperti ini ya di kader kami," kata Cucun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

Cucun lantas memperingatkan para kader PKB yang menjadi kepala daerah, agar jangan berani sekalipun melakukan korupsi.

"Kita mengingatkan kepada seluruh kader yang menjadi kepala daerah atau juga yang sekarang menjadi, baik eksekutif maupun legislatif di bawah, diberikan kepercayaan, semua untuk melihat satu gambaran seperti ini menjadi catatan jangan sampai terjadi lagi," tegas dia.

Cucun juga memastikan partainya menghormati keputusan KPK yang menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka.

"Makanya kita juga menghormati apa yang sudah menjadi keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi," pungkas Cucun.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau tahun anggaran 2025.

Niat Gubernur Riau Abdul Wahid memeras anak buahnya di Dinas PUPR PKPP sudah dirancang sejak awal masa jabatannya. Hal itu diungkap oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Abdul Wahid sempat mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti kepala dinas, staf, dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) tak lama setelah dilantik.

Dalam pertemuan itu, Abdul Wahid menegaskan kepada seluruh anak buahnya bahwa semua kebijakan harus tegak lurus pada matahari.

"Yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa, mataharinya adalah satu, semua harus tegak lurus pada mataharinya," kata Asep di Gedung KPK, Rabu (5/11/2025).

Abdul Wahid juga menyampaikan Kepala dinas sebagai perpanjangan tangan gubernur, sehingga segala perintah dari dinas dianggap sama dengan instruksi langsung darinya. Siapa pun yang mencoba membantah atau tidak menuruti arahan, disebut akan “dievaluasi.”

"Disampaikan demikian dan kalau yang tidak ikut atau tidak nurut akan dievaluasi," ucap Asep.

Kata “dievaluasi” itu, lanjut Asep, diartikan oleh para kepala UPT dan pejabat lainnya sebagai ancaman mutasi atau pencopotan jabatan bagi siapa pun yang tidak mau patuh.

"Jadi sejak awal memang sudah disampaikan seperti itu, nah kemudian di bulan-bulan berikutnya adalah permintaan-permintaan yang penyampaiannya melalui kepala dinasnya, khusus PUPR melalui kepala dinas PUPR dan nanti kepada kepala UPT tersebut bisa dipahami ya, oke alurnya seperti itu," tandas dia.

Uang setoran dari pejabat Dinas PUPR PKPP Riau yang dikumpulkan untuk Gubernur Riau Abdul Wahid rupanya digunakan untuk membiayai perjalanan ke luar negeri.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan dana tersebut dikelola oleh Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau berinsial DAN.

“Jadi kalau ada perlu kegiatan apa, DAN inilah yang nanti menyiapkan," kata dia kepada wartawan di Gedung KPK, Rabu (5/11/2025).

Dari hasil penyelidikan sementara, uang hasil setoran itu digunakan untuk tiga rencana perjalanan luar negeri Abdul Wahid. Salah satunya ke Inggris (London). Itulah sebabnya, kata Asep, KPK menyita mata uang poundsterling sebagai salah satu barang bukti.