Sukses

News

Banggar DPR Nilai Kritik Menkeu soal Belanja Daerah Tak Masuk Akal: Daerah Butuh Anggaran, Pasti Dihabiskan

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan bagi pemda untuk menahan atau menyimpan anggaran yang telah dialokasikan.

OlehNayla Shabrina
Diterbitkan 04 November 2025, 18:02 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah (Liputan6.com/Nayla Shabrina)
Perbesar
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah (Liputan6.com/Nayla Shabrina)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah (pemda).

Said menilai, tudingan bahwa daerah tidak membelanjakan anggarannya secara maksimal tidak masuk akal, karena setiap daerah justru tengah menghadapi keterbatasan fiskal.

BACA JUGA:PDIP Jatim Minta Maaf atas OTT Bupati Ponorogo: Korupsi Itu Bentuk Pengkhianatan Rakyat
BACA JUGA:Said Abdullah: Santri dan Pesantren Kini Berkembang Pesat, Mampu Hadapi Tantangan Modernitas

“Selama ini saya 13 tahun di Badan Anggaran, setahu saya pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

“Kalau sementara ini diindikasikan ada yang belum, itu bagian dari proses program-program yang sudah, sedang, dan akan dijalani,” sambungnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan bagi pemda untuk menahan atau menyimpan anggaran yang telah dialokasikan.

Ia menyebut, hampir semua daerah tengah menghadapi defisit dan membutuhkan tambahan dana untuk menjalankan program pembangunan.

“Daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran. Masa daerah akan menyimpan anggarannya? Itu tidak make sense,” tegasnya.

 

2 dari 2 halaman

Respons Atas Kritik Menkeu Purbaya

Pernyataan Said tersebut disampaikan menanggapi kritik Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD, Purbaya sempat meminta maaf kepada pemda yang tersinggung dengan ucapannya, namun tetap menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran.

“Saya bukannya sentimen sama daerah. Saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat. Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang benar lah, habisin tuh duit,” kata Purbaya, Senin, (3/11/2025).

Menurut Purbaya, masih banyak dana pemerintah yang menganggur di kas daerah maupun kementerian, sehingga tidak memberi dorongan optimal bagi ekonomi nasional.

“Kalau uangnya nganggur, ekonomi nggak jalan. Ekonomi lagi susah, nggak kedorong. Jadi saya minta semuanya habisin uangnya dengan benar,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mencatat Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 menurun menjadi Rp693 triliun dari Rp919,9 triliun di tahun 2025, yang berarti berkurang Rp 226,9 triliun.

Namun demikian, alokasi program prioritas meningkat signifikan dari Rp 930,7 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1.377,9 triliun di tahun 2026.

Lagi Diskon Harbolnas 11.11
Lagi Diskon Harbolnas 11.11
Lihat Selengkapnya
EnamPlus