Ketum Gesra Beri Dukungan ke Menkeu Purbaya: Dia Mengerti Seluk Beluk Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai GESRA, Aji Jaya Bintara, menyambut positif peralihan posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, paket strategi kebijakan Menkeu Purbaya setidaknya akan mencakup 3 strategi kebijakan utama.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Jaya ini, Purbaya dapat mengaplikasikan konsep Prabowonomics, yang lebih menitikberatkan peran negara menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Reaksi pasar optimistis. Menkeu baru adalah orang pasar, mengerti seluk beluk pasar bekerja, seperti pasar modal dan sektor riil. Ia relatif memahami bagaimana negara harus bekerja sebagai anchor pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana kebijakan fiskal dan moneter berjalan kongruen untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan," tuturnya, Minggu (14/9/2025).

Ia menambahkan, statement Menkeu bahwa Indonesia kembali cerah dalam 3 bulan, telah menebarkan rasa optimisme publik terhadap Pemerintahan Prabowo. Namun, sambung Kang Jaya, publik menunggu jurus sakti Menkeu Purbaya, khususnya pelaku ekonomi.

"Dalam penilaian saya, jurus atau paket strategi kebijakan Menkeu baru setidaknya mencakup 3 strategi kebijakan utama. Pertama, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif," ujarnya.

Ia menjelaskan, langkah Menkeu menggelontorkan dana Rp 200 triliun ke 5 bank besar Himbara, adalah salah satu kebijakan ekspansif.

"Kelima bank diharapkan menjadi anchor utama pertumbuhan kredit sektor riil, meski ada kekhawatiran dana tersebut kembali lagi ke Bank Sentral," ujarnya.

Tantangan lain, kebijakan ini diluncurkan ketika laju pertumbuhan kredit menurun, Juli 7.03%, dibanding 2 bulan sebelumnya Juni 7.7%, Mei 8.43%.

"Faktor kehati-hatian dipicu melemahnya daya beli dan ketidakpastian kondisi global menjadi penyebabnya," terangnya.

Menurut Aji Kaya Bintara, implementasi strategi kebijakan ekspansif ini harus didukung oleh keberanian kelima bank menyalurkan kredit ke sektor riil strategis yang menjadi driving force pertumbuhan ekonomi.

Strategi Kedua, sambung Kang Jaya, adalah kebijakan akselerasi penyerapan APBN. Menurutnya, realisasi penyerapan APBN per Juli 2025, sebesar 54.47% menjadi catatan positif.

"Kunci utama akselerasi penyerapan APBN adalah penyederhanaan birokrasi, percepatan belanja kementerian melalui sistem e-procurement, dan penguatan aturan teknis dan sumber daya manusia," katanya.

Ia menjelaskan, Menkeu baru harus mempercepat realisasi belanja di Kementerian Lembaga yang memiliki anggaran terbesar (konsep Pareto) seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kesehatan.

"Selain itu, akselerasi juga harus memperhatikan sinkronisasi pencapaian target program prioritas Pemerintahan Prabowo dan konektivitas kebijakan anggaran antara pusat dan daerah, sebagai cornerstone pertumbuhan ekonomi inklusif," katanya.

Sementara strategi Ketiga adalah kebijakan pajak berkeadilan. Dijelaskannya, penerimaan pajak adalah Pekerjaan Rumah (PR) terbesar Menkeu baru.

"Realisasi penerimaan pajak Juli 2025, meski turun 5.29 dibanding tahun lalu, secara porsi kontribusi justru meningkat," katanya.

Menurut Kang Jaya, sebagai core revenue, penerimaan pajak harus ditingkatkan secara lebih seksama, artinya harus difokuskan pada aspek kuantitatif seperti objek dasar, dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak, dan aspek kualitatif seperti edukasi, kesadaran, keadilan, dan kepatuhan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, meningkatkan rasio pajak melalui ekstensifikasi adalah satu hal, memperhatikan aspek moral dan keadilan distributif dalam pengenaan pajak adalah hal lain.

"Tata kelola sistem perpajakan adalah satu keharusan yang dapat memberikan unsur solutif, progresif, dan berkeadilan," terangnya.

Upaya pemerintah mencapai target penerimaan pajak juga harus diiringi penguatan aspek komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat terkait edukasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan.