Hadir di Rakornas Produk Hukum Daerah, Mendagri Imbau Pemda Permudah Izin Usaha untuk Tingkatkan PAD

Mendagri mendorong agar pemerintah daerah terbuka terhadap aspirasi pelaku usaha serta pegiat ekonomi kreatif dalam rangka menghadirkan sistem perizinan yang cepat, mudah, dan efisien.

Diperbarui 27 Agustus 2025, 15:40 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Mendagri minta Pemda mudahkan izin usaha tingkatkan PAD.
  • Sektor swasta penting untuk lapangan kerja dan peredaran uang.
  • Kepala daerah didorong miliki skill entrepreneurship pro-rakyat.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha. Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi pemacu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Saya mohonlah dengan segala hormat hidupkan dunia usaha, starting dari mulai perizinannya,” kata Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 di Aula Bahteramas, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kendari, Rabu (27/8/2025).

Mendagri menilai, peningkatan PAD sangat penting karena akan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Oleh sebab itu, ia mendorong agar pemerintah daerah terbuka terhadap aspirasi pelaku usaha serta pegiat ekonomi kreatif dalam rangka menghadirkan sistem perizinan yang cepat, mudah, dan efisien.

Sektor Swasta Berkontribusi pada Penyediaan Lapangan Kerja

Tak hanya itu, Mendagri menekankan, hidupnya sektor swasta di daerah akan berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja. Upaya tersebut juga akan membuat uang beredar di masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia membeberkan sejumlah aspek yang dibutuhkan dalam menghidupkan sektor swasta, salah satunya leadership.

Pemimpin di daerah dituntut agar tidak hanya mengandalkan sisi birokratis, melainkan juga kreatif. Mereka dipacu agar menyiapkan strategi dalam meningkatkan PAD.

“[Kepala daerah didorong agar] berpikir seperti ibu rumah tangga, [yang tahu] bagaimana caranya mendapatkan pendapatan lebih besar daripada belanja, tapi pendapatan itu tidak memberatkan masyarakat,” ungkap Mendagri.

Ia menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan kondisi masyarakat saat menyusun aturan kebijakan. Pasalnya, jika kebijakan tersebut dinilai tidak tepat, maka akan menimbulkan resistansi atau perlawanan dari masyarakat. Komunikasi kebijakan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Dorong Kepala Daerah Memiliki Skill Entrepreneurship

Lebih lanjut, Mendagri mendorong kepala daerah untuk memiliki skill entrepreneurship. Kepala daerah dituntut mampu membaca peluang sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Ia juga mempersilakan kepala daerah untuk berkolaborasi dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam mengoptimalkan sektor usaha dan ekonomi kreatif.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menegaskan agar kepala daerah mengedepankan kebijakan yang pro-rakyat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mengingatkan agar upaya peningkatan PAD tidak dilakukan dengan cara instan yang justru membebani rakyat.

“Sekali lagi hidupkan swasta, hidupkan ekonomi kreatif. Dua senjata ini adalah cara untuk mendapatkan PAD. Jangan mengambil cara instan yang memberatkan rakyat,” tandasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6