Anggaran Tunjangan Rumah Anggota DPR Selama Setahun Bisa untuk Beri Makan Gratis 34,8 juta Anak Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai-ramai mengundang gelombang kritik dari publik. Pasalnya, angkanya yang tergolong fantasis ini, teras kontras dengan kondisi kantong rakyat hari ini, terlebih di sisi lain pihak pemerintah tengah mengikat kencang pengeluaran mereka dengan dalil efisiensi anggaran.

Setiap anggota dewan disebut menerima tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan, terhitung sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025, sebagaimana ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Di mana jika ditotal, maka mereka dalam setahun ini mengantongi Rp 600 juta.

Saat ini, total anggota DPR sebanyak 580 orang. Bila setiap orang mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 600 juta, maka negara harus mengalokasikan anggaran Rp 348.000.000.000 atau Rp 348 miliar dalam setahun. Dan jika ini dikalikan selama lima tahun, sebagaimana masa kerja satu periode DPR, maka angkanya mencapai sekitar Rp 1,74 triliun. 

Dengan anggaran sebesar Rp348 miliar, pemerintah berpotensi menyediakan 34,8 juta porsi makanan gratis jika harga satu menu ditetapkan Rp10 ribu per porsi. Artinya, 34,8 orang atau anak di Indonesia bisa mendapatkan makan gratis.

Sebelumnya, Putri Presiden ke-4 RI, Yenny Wahid. Dia mengatakan, fasilitas mewah pejabat membebani anggaran negara.

“Aduh, Rp 3 juta sehari. Kos-kosan, saya juga mau sih jadi pengusaha kos-kosan kalau bisa nyewain Rp 3 juta per hari,” kata Yenny di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.

Yenny mengimbau para pejabat yang dilabeli wakil rakyat itu agar bisa menahan diri dalam menggunakan anggaran negara, terutama di saat masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

“Saya mengimbau semua pejabat untuk lebih menahan diri di tengah ekonomi yang sedang sangat sulit ini, rakyat sedang menjerit. Kita harus lebih menahan diri untuk tidak menghamburkan uang untuk kebutuhan yang bukan kebutuhan primer,” ucap Yenny.

Padahal, lanjut Yenny DPR RI memiliki kompleks perumahan khusus yang seharusnya bisa dimaksimalkan.

Jika rusak, kompleks perumahan tersebut sebaiknya direnovasi, bukan malah menambah beban APBN dengan biaya besar.

“Yang saya tahu rata-rata rumah dinas anggota DPR itu dipakai untuk stafnya, bukan ditempati sendiri. Padahal sudah ada kompleks perumahan DPR, seharusnya bisa dimaksimalkan,” ujar Yenny.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai besarnya tunjangan dan gaji anggota DPR sangat melukai hati rakyat yang mereka wakili.

Dia menegaskan, tidak ada anggota DPR yang hidup dalam kekurangan sehingga tambahan tunjangan besar dinilai berlebihan.

"Malahan justru harus dikurangi. Mestinya Menteri Keuangan mengikuti semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Iwan bahkan memperingatkan, kebijakan seperti ini bisa memicu keresahan publik.

"Bisa saja akan menciptakan demo besar-besaran," katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menilai tunjangan jumbo DPR sebagai bentuk nyata ketidakadilan sosial.

“Saya baca suatu rilis dari BBC Online yang dari Inggris, di situ dikatakan pendapatan DPR Rp 104 jutaan per bulan, memang paling besar tunjangan perumahan Rp 50 juta saya lihat,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Menurut Said, jika dihitung, gaji pokok dan tunjangan DPR berada di kisaran Rp 54 juta. Ditambah fasilitas lainnya, total bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan atau sekitar Rp 3 juta lebih per hari.

Kondisi ini, kata Said, sangat kontras dengan nasib buruh yang upah minimumnya di Jakarta hanya sekitar Rp 5 juta per bulan, atau Rp 150 ribu per hari.

“Kita bandingkan karyawan outsourcing kontrak yang di Jakarta upahnya Rp 5 juta bagi 30 hari hanya sekitar Rp 150 ribuan, anggota DPR Rp 3 juta lebih per hari, buruh yang pontang-panting Rp 150 ribu per hari,” ujarnya.

Said menegaskan, saat buruh masih berjuang keras menuntut kenaikan upah minimum, wakil rakyat justru menikmati fasilitas dan tunjangan besar. Hal ini dianggap mencerminkan sistem yang tidak adil di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.