Polemik Penulisan Ulang Sejarah, PDIP: Harus Sesuai Fakta, Jangan Ditutup-tutupi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal penulisan ulang sejarah yang menuai polemik. Djarot meminta agar penulisan benar-benar sesuai fakta.

"Penulisan sejarah itu tolong bener-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan history bukan story mereka yang menang. Tapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," kata Djarot, saat di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Djarot mengingatkan agar tak ada penulisan sejarah yang ditutup-tutupi. Ia menyebut penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara terbuka.

"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka dengan terbuka," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan, proyek penulisan ulang sejarah akan ditargetkan selesai untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus 2025.

Penulisan ulang ini nantinya akan melingkupi 11 jilid yang dituliskan dalam satu draft buku besar yang dilakukan oleh 113 penulis dari beragam latar belakang akademik 20 editor jilid, dan tiga editor umum.

Proyek ini juga dianggarkan dengan beban biaya sebesar Rp 9 miliar dan sudah disepakati dalam Rapat Kerja Kementrian Kebudayaan dengan Komizi X DPR RI.

Fadli Zon sendiri menyebutkan, urgensi dari pengadaan proyek ini untuk menghapus bias kolonial.

"Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan," kata Fadli Zon.

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan, proyek penulisan ulang sejarah salah satunya menghapus istilah orde lama. Fadli Zon menjelaskan alasan penghapusan karena pemerintahan Presiden Sukarno tidak pernah menyebut dirinya orde lama. 

"Kalau kita lihat istilah orde lama, pemerintahan orde lama, tidak pernah menyebut dirinya orde lama, kalau orde baru memang menyebut itu adalah orde baru," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

"Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral," sambungnya.

Menurut Fadli, bila melihat dari kacamata demokrasi liberal pada era Orde Lama, terdapat kabinet yang jatuh bangun demi mempertahankan roda pemerintahan. 

Ia mencontohkan, Kabinet Natsir, Burhanuddin Abdullah Harahap, Ali Sastroamidjojo, Kabinet Wilopo dan seterusnya hingga era demokrasi terpimpin tahun 1959-1966 jatuh bangun dalam mempertahankan roda pemerintahannya kala itu. 

Oleh karena itu, Fadli mengklaim penulisan ulang sejarah ini menjadi kepentingan nasional. Penulisan ulang sejarah RI, menurutnya, akan menonjolkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh bangsa ini. 

"Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, di masa Pak Harto sampai masa Pak Jokowi apa yang ditekankan," pungkas dia.