Megawati Pertanyakan Peran PBB di Tengah Konflik Dunia

Megawati menilai struktur PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK) PBB, perlu diubah

Diterbitkan 28 Agustus 2026, 15:22 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Megawati mempertanyakan efektivitas PBB dalam menyelesaikan konflik global.
  • Struktur PBB, terutama DK PBB, perlu diubah agar lebih relevan dan berkeadilan.
  • Diusulkan pertemuan berkala pemimpin dan ilmuwan untuk bahas kemanusiaan dan peradaban.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mempertanyakan efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan perang dan konflik yang terjadi di dunia.

“Seperti sekarang ini saja menurut saya sebagai seorang presiden, perang itu mengapa tidak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? Itu big question for me,” kata Megawati saat memberikan pengantar jamuan makan siang bersama Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta serta sejumlah peraih Nobel dan Turing Award di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Megawati menilai struktur PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK) PBB, perlu diubah karena dibentuk setelah Perang Dunia II dan dinilai tidak lagi sepenuhnya mencerminkan perkembangan dunia saat ini.

“Ayah saya, ini tadi mungkin sudah menerima adalah orang yang selalu meminta untuk yang namanya PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu harus mengubah diri karena itu dibuat ketika setelah Perang Dunia Kedua. Sekarang sudah beda peradabannya. Untuk supaya yang semakin ada berkeadilan tersebut,” ujarnya.

Menurut Megawati, perubahan juga diperlukan agar negara-negara yang dahulu belum merdeka mendapatkan tempat di DK PBB.

“Dewan Keamanan itu strukturnya sudah tidak boleh seperti apa yang ada sekarang ini. Harus benar-benar mendapatkan juga sebuah perubahan baru di mana yang namanya bangsa-bangsa yang ada sekarang, yang dulu mungkin belum merdeka, itu pun mendapatkan tempat yang namanya di Dewan Keamanan tersebut,” katanya.

Megawati kemudian mengusulkan kepada Ramos-Horta agar dibentuk ruang pertemuan berkala yang mempertemukan pemimpin politik, ilmuwan, dan pemikir untuk membahas persoalan kemanusiaan serta masa depan peradaban.

Ia mengusulkan pertemuan tersebut digelar dua kali dalam setahun untuk bertukar gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dunia.

“Usulan saya adalah secara konkret kalau bisa di mana saja suatu saat kami, kita, yang orang bisa mendapatkan kemanusiaan sebagai sebuah pikiran dan juga pelaksanaan itu bisa bertemu. Kalau betul bisa dapat disetujui, langkah itu betul-betul akan mempererat kita untuk bisa betul-betul bersama-sama dalam rangka menjaga dunia ini supaya tetap aman, juga dari global warming tersebut,” tutur Megawati.

 

Kemajuan Peradaban

Dalam sambutannya, Megawati juga menyoroti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menurutnya harus diarahkan untuk kemajuan peradaban, bukan penghancuran peradaban.

“Sekali lagi, kemajuan peradaban, bukan penghancuran peradaban,” tegasnya.

Menurut Megawati, dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemanusiaan perlu dicegah melalui kerja sama internasional.

Ia juga menilai diperlukan hukum internasional untuk mengatur persoalan tersebut sekaligus mencegah dunia semakin terpecah oleh persaingan geopolitik dan kepentingan ekonomi.

“Karena itu, pertemuan hari ini bagi saya bukan hanya pertemuan dengan para ilmuwan yang telah menghasilkan pencapaian luar biasa. Saya melihatnya sebagai kesempatan untuk mempertemukan ilmu pengetahuan dengan tanggung jawab politik, terutama untuk kemanusiaan,” katanya.

Di akhir sambutannya, Megawati mengajak para tamu undangan bersulang untuk menegaskan komitmen menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan kemanusiaan.

“Mari kita bersulang agar kita dapat memegang api perjuangan untuk mendedikasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi amal kemanusiaan,” tandas Megawati.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6