KPK Minta Eks KSAU Agus Jelaskan Uang Rp 17,73 M Terkait Heli AW-101 di Persidangan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berusaha memanggil dan memeriksa mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna dalam sidang kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Agusta Westland (AW)-101 di TNI AU.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri berharap nantinya Agus Supriatna hadir memenuhi panggilan tim jaksa penuntut umum KPK.

"Bila nanti pada waktunya diagendakan pemeriksaan saksi di persidangan ini, dipastikan, baik saksi yang ada di berkas perkara atau pun lainnya dipanggil untuk hadir sesuai kebutuhan pembuktian dakwaan jaksa," ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (13/10/2022).

Ali berharap nantinya Agus Supriatna bisa menjelaskan lebih rinci terkait dugaan penerimaan uang sebesar Rp 17,73 miliar terkait Heli AW-101 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Menurut Ali, jika Agus merasa tak menerimanya, maka bisa membantahnya di hadapan hakim.

"Kami berharap semua saksi yang dipanggil agar kooperatif hadir dan menerangkan dengan terbuka dan jujur di hadapan majelis hakim," kata Ali.

Diberitakan, Mantan KSAU Agus Supriatna disebut menerima keuntungan sebesar Rp 17.733.600.000 atau Rp 17,73 miliar dalam pembelian Heli AW-101. Uang itu disebut sebagai dana komando.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

Dalam dakwaan disebutkan bila Irfan memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi. Disebutkan Irfan turut memperkaya Agus sebesar Rp 17,73 miliar dalam pembelian helikopter AW-101 yang rencananya akan ditampilkan saat peringatan HUT TNI ke-70 AU pada 9 April 2016.

"Serta memberikan uang sebesar Rp 17.733.600.000 sebagai Dana Komando (DK/Dako) untuk Agus Supriatna selaku KSAU dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang diambilkan dari pembayaran kontrak termin ke-1," ujar jaksa KPK Arif Suhermanto dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Rabu (12/10/2022).

Irfan sendiri didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 738.900.000 atau Rp 738,9 miliar terkait pembelian Helikopter Augusta Westland (AW)-101 di TNI AU.

"Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 738.900.000.000 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut," ujar jaksa KPK Arif Suhermanto.