Sukses

KPU: Parpol Lolos Verifikasi Administrasi Sandang Kategori Benar dan Sah

Vverifikasi administrasi dan verifikasi faktual adalah hal yang wajib dilakukan partai politik sebelum sah menyandang status peserta Pemilu 2024.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari meninjau langsung jalannya verifikasi adminisitrasi di Hotel Borobudur Jakarta. Menurut dia, proses pemeriksaan tersebut dilakukan untuk partai-partai yang dokumennya telah dinyatakan lengkap saat mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024. 

"KPU bersama dengan Bawaslu akan meninjau kegiatan verifikasi administrasi berbasis sistem informasi partai politik (SIPOL), biar sama-sama tahu di lokasi seperti apa,” kata Hasyim di Kantor KPU RI Jakarta, Minggu (7/8/2022).

Hasyim menjelaskan, proses verifikasi administrasi sudah dimulai sejak dibukanya proses pendaftaran calon peserta Pemilu 2024. Nantinya, KPU akan melabeli partai yang lolos verifikasi dengan dua kategori, benar dan sah.  

"Pada intinya verifikasi administrasi itu kan kategorisasinya benar dan sah. Nanti kalau ada yang dianggap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan belum benar atau belum sah, nanti ada kesempatan untuk dilakukan perbaikan, pada masa perbaikan nanti," jelas Hasyim. 

Diketahui, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual adalah hal yang wajib dilakukan partai politik sebelum sah menyandang status peserta Pemilu 2024.  

Mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020, ada tiga kategorisasi parpol yang harus mengikuti tahapan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.  

Pertama, parpol pemilu peserta 2019 lolos Parlemen Treshold (PT). Kedua parpol pemilu peserta 2019 tidak lolos PT dan ketiga adalah parpol baru.

Kemudian, berdasarkan putusan MK tersebut, terhadap 3 partai memiliki beda perlakuan untuk tata pendaftarannya. 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Kapolri Ingatkan soal Politik Identitas

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengingatkan semua pihak agar mewaspadai politik identitas jelang Pemilu 2024.. Dia menilai, politik identitas bisa memicu terjadinya perpecahan.

"Indonesia sudah masuk tahun politik. Jadi, saya tentunya harus dalam posisi selalu mengingatkan bahwa di tahun 2019, tanpa kita sadari politik identitas terjadi, sehingga menyebabkan perpecahan. Tentunya di 2024 (Pemilu 2024) ini kita jaga masyarakat agar tidak terpengaruh, terpecah karena adanya politik identitas," ujar Kapolri Listyo di Kediri, seperti dilansir Antara, Minggu (7/8/2022).

Listyo, dalam silaturahminya dengan ulama di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri mengatakan perpecahan atau polarisasi akibat politik identitas pada 2019 terjadi di mana-mana. Bahkan, sampai saat ini suasana tersebut masih ada.

"Bagaimana masyarakat kita yang terkenal toleran, gotong royongnya bagus saat ini berubah. Misalnya, memilih Presiden, berbeda dengan tetangga yang tadinya setiap hari bersapa saat ini mungkin tidak mau," kata dia.

Dia menambahkan, mau tidak mau juga harus disadari bahwa Pemilu 2024 sudah tinggal selangkah lagi. Untuk itu, ia berharap tidak terjadi masalah di masyarakat.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Imbauan

Dia justru berharap calon kepala negara nantinya turut serta mendamaikan masyarakat dengan adu program positif sehingga masyarakat melihat apa yang dikampanyekan tersebut cocok. Jika cocok pada figur tersebut, tentunya akan memilihnya.

Listyo juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh adanya beragam isu yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Masyarakat juga harus cerdas dan tidak terpengaruh berbagai macam informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoaks.

"Jangan sekali kita biarkan ada yang membuat terpecah belah, SARA, ujaran kebencian, hoaks. Itu tidak boleh terjadi lagi. Tugas kita mengingatkan. Jika ada yang masuk ke telepon seluler (hoaks), kita hapus," kata dia.

Ia optimistis jika negara terjaga dari beragam isu hoaks maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik termasuk mampu menjaga inflasi.

"Kuncinya, mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu perlu stabilitas keamanan, kerja keras masyarakat," kata Kapolri. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.