Bahas Potensi Kerja Sama Keamanan Siber, DPR Terima Kunjungan Kemendagri Australia

Meutya mengatakan, pertemuan Indonesia dengan Australia pun perlu ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah. Dirinya menyebut, hal itu karena Pemerintah dapat melindungi dari dari serangan siber yang memiliki jaringan mafia internasional.

“Jadi kalau nyerang Indonesia, Indonesia mendapat serangan itu potensi nanti negara lain yang juga dekat dengan Indonesia itu mendapat serangan juga," katanya.

"Maka dari itu, melawannya harus bersama sama. Karena mereka penjahat-penjahat siber ini bekerjanya juga berkolaborasi antarnegara dan sistematis,” jelas Meutya.

Dirinya pun menegaskan bahwa Indonesia perlu bekerja sama dengan negara yang memiliki perhatian dan pemahaman yang sama, termasuk dengan Australia.

Meutya menjelaskan, upaya pengamanan media siber di Indonesia telah dilakukan melalui UU ITE yang telah direvisi dari UU Perlindungan Data Pribadi.

"Hal tersebut merupakan langkah yang bagus. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan dibentuknya UU Pengamanan Siber secara khusus di periode DPR RI mendatang," jelasnya.

Meutya menyebut, UU tersebut memberikan kekuatan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengambil langkah-langkah menghalau serangan siber.

"Sekarang BSSN-nya bagus ya, meskipun banyak catatan karena kemarin serangan serangan juga banyak terjadi ya memang karena BSSN nya ini belum dalam wadah UU," sebutnya.

"Jadi sekarang ini penugasan terhadap BSSN itu tidak ada (diatur) dalam UU sebetulnya. Itu yang mungkin nanti di periode berikutnya UU Pengamanan Siber ini bisa diselesaikan oleh DPR,” jelas Meutya.

Jika ingin mendapatkan berita terbaru tentang DPR RI, bisa dicek di laman ini.

(*)