PKB Ingatkan IKN Jangan Terlalu Membebani APBN

Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta pemerintah melakukan perhitungan dengan cermat terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), baik itu dalam skema pendanaan dengan meminimalkan alokasi APBN.

"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," kata dia dalam keterangannya, Rabu (19/1/2022).

Wakil Ketua DPR RI ini menuturkan, pemerintah perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri dan berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022," jelas Cak Imin.

Dia berharap pemerintah bijak dalam menggunakan dana PEN dan segera melakukan perincian, agar alokasi dana bisa terserap maksimal.

"Pemerintah harus terus berkoordinasi dengan DPR dan menjadikan masukan DPR sebagai pertimbangan dalam menentukan porsi APBN dalam pembangunan IKN," kata Cak Imin.

Pemerintah terus mempersiapkan proses pemindahan Ibu Kota Baru di daerah Kalimantan Timur. Nantinya, IKN akan menjalankan fungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Sebelumnya Presiden Jokowi membocorkan nama Calon Kepala Ibu Kota Baru, lalu...

2 dari 2 halaman

Hindari Utang Jangka Panjang

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan, pemerintah akan menghindari utang jangka panjang untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Kita akan maksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang, kita akan hindari itu," katanya di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Suharso mengatakan, pihaknya akan menggunakan skema pembiayaan bisnis model dan finansial dalam pembangunan Ibu Kota baru. Dia memastikan bahwa skema ini tidak akan merugikan APBN.

"Jadi tidak merugikan APBN," kata dia.